catrawarta.com - Pusat Polisi Militer TNI menangkap dan menahan empat orang yang diduga terlibat penyiraman air keras pada aktivis KontraS, Andrie Yunus. Keempatnya merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (Bais).
Komantan Puspom TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan keempat orang tersebut kini sudah dalam tahanan guna menjalani proses hukum. Ia berjanji akan terbuka dan menyampaikan setiap tahapan proses. Ditegaskannya, setiap anggota TNI yang melakukan pelanggaran terlebih tindak kriminal pasti akan menjalani proses hukum.
Seperti dberitakan beberapa waktu lalu, aktivis KontraS, Andrie Yunus mendapat serangan dari empat yang. Mereka membuntuti dari Kantor YLBI. Dua orang berboncengan tampak dari cctv membawa sesuatu kemudian menyiramkan ke Andrie. Ternyata air keras yang digunakan untuk menyiram.
Andrie langsung turun dari sepeda motor dan berteriak-teriak karena kesakitan. Air keras langsung membakar sebagian muka termasuk mata dan juga anggota tubuh laib, badan dan tangan. Ia langsung dibawa ke RSCM dan mendapat perawatan.
Korban juga menjalani operasi pada mata dan bagian tubuh lainnya yang mengalami luka bakar akibat air keras. Saat ini, ia dan keluarganya mendapat perlindungan dari LPSK karena dikhawatirkan akan mendapat teror dari kelompok penyiram air keras.
Persidangan Akan Terbuka
Mayjen Yusri mengungkapkan, persidangan militer akan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat akan memperoleh informasi dari Puspom mengenai perkembangan tahapan hukum yang sudah berjalan.
”Kasus ini kami pastikan akan berjalan profesional dan transparan, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Masyarakat juga bisa memperoleh informasi tahapannya dan juga nanti jalannya persidangan,” tandas Yusri.
Sementara itu, aktivis menyatakan sebaiknya Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Pencari Fakta guna mengungkap kasus tersebut secara gamblang. Sehingga kelak diketahui pula dalang atau aktor intelektual, tidak hanya berhenti pada eksekutor lapangan.
”Tim Pencari Fakta bisa berisikan orang-orang dari berbagai latar belakang dan harus melibatkan masyarakat sipil sehingga dapat terungkap rencana pembunuhan tersebut,” tandas Direktur Amnesty International Indonesia,Usman Hamid.
Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur menegaskan, keempat orang bergerak tentu ada rantai komando. Dalam institusi seperti TNI, biasanya berhenti pada pelaku. Sementara aktor intelektual dan pemberi komando tidak akan pernah terungkap. Di sinilah perlunya Tim Pencari Fakta yang akan lebih transparan karena tak hanya melibatkan TNI tapi juga masyarakat sipil dari berbagai latar belakang.
