CATRAWARTA
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Pembayaran Pajak Motor Bekas Tanpa KTP Awal, Pemda DIY Tunggu Juklak & Juknis

Penulis: Giffari Ighfirlana 17 Apr 2026 3 menit baca
Waiting area in a government service office with brown and tan couches and people seated desks and staff at the far counter sign reading samsat pembantu sewon bantul on the wall in the background
Masyarat menunggu panggilan petugas untuk membayar pajak kendaraan bermotor di KantornSamsat Sewon, Bantul. (Istimewa)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Rencana Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk menyederhanakan syarat perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan tanpa melampirkan KTP asli pemilik lama, mendapat sambutan gembira warga masyarakat. Mereka berharap penyederhanaan itu, memberikan kemudahan sekaligus mendongkrak perolehan pajak  kendaraan bermotor.

Sinyal positif juga datang dari Pemda DIY. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah progresif untuk memudahkan birokrasi dan menaikkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Meski demikian, Pemda DIY menegaskan, penerapan kebijakan itu masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) resmi dari kepolisian.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Pernikahan Gusti Sura dan Adimas Rosdian November 2026, Padukan Adat Mangkunegaran dan Tradisi Katolik? →
  2. Warta Cuaca Ekstrem Mengintai Jabodetabek 10-11 Oktober, BMKG Ungkap Wilayah Terdampak →
  3. Warta Tiga Kakak Beradik Meninggal Ditabrak Truk Saat Pastikan Sekolah Libur akibat Kabut Asap Karhutla →
  4. Warta Yusril: Silahkan Polisi hingga KPK Usut Klaster Mewah Lapas Cibinong →
  5. Warta Rocky Gerung Singgung Posisi Wantimpres Saat Komentari Polemik Ijazah Gibran →

Eksekusi di Lapangan Tunggu Instruksi Resmi

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengungkapkan, secara prinsip Pemda selaku pengelola pajak sangat terbuka dengan wacana tersebut. Namun, pihaknya menegaskan, eksekusi di lapangan masih harus menunggu instruksi resmi.

​”Kalau dari pihak kami, sebenarnya untuk urusan penerimaan pajak, ya, oke saja. Tapi ini kan ranahnya ada di pihak kepolisian. Jadi kami masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) resminya,” kata Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kompleks Kepatihan, Kamis (16/4/2026).

​Sekda DIY menjelaskan,  rencana relaksasi itu memiliki skema khusus. Jadi kebijakan itu bukan merupakan program pemutihan, melainkan masa transisi untuk mendorong masyarakat melakukan tertib administrasi kendaraan.

“Ini hanya berlaku tahun ini, jadi tidak pakai KTP (pemilik lama) untuk tahun terakhir. Selanjutnya wajib balik nama. Kami perlu koordinasi lebih lanjut dengan kepolisian mengenai tata cara teknisnya,” jelasnya.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurutnya, realisasi kebijakan itu diharapkan mampu mengakselerasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang selama ini menjadi penyumbang utama pendanaan pembangunan di DIY. Karena berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, kontribusi PKB terhadap PAD sangat signifikan, jauh melampaui angka 30 persen.

“Ibaratnya kalau kita punya PAD 100, porsi mayoritas atau prioritasnya itu berasal dari pajak kendaraan bermotor. Selebihnya baru ditopang dari pajak air tanah dan pajak-pajak lainnya,” ungkap Ni Made.

Berdasarkan data BPKA DIY, target penerimaan PKB pada Anggaran 2026  sebesar Rp 648.967.606.900.  Hingga 15 April 2026, realisasi penerimaan PKB telah mencapai Rp 182.687.372.800 atau sekitar 28,15 persen. Sementara itu, untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemda DIY menargetkan anggaran sebesar Rp 220.000.000.000 pada tahun 2026. Realisasi BBNKB per 15 April 2026 tercatat di angka Rp 63.886.510.700 atau 29,04 persen.

Kepala BPKA DIY, Wiyos Santoso, berharap, pelonggaran syarat dari kepolisian itu akan berdampak positif pada kas daerah. Penyederhanaan syarat dari kepolisian tersebut disambut positif. Karena hambatan peminjaman KTP asli pemilik lama seringkali menjadi alasan masyarakat menunda kewajiban pajaknya.

​”Harapannya dengan adanya penyederhanaan ini tentu bisa mempermudah masyarakat dalam membayar PKB. Dengan begitu kesadaran meningkat dan pendapatan pajak daerah ikut naik,” tutur Wiyos

Tags:
#Pajak Kendaraan #Samsat #Tanpa KTP Awal
PenulisGiffari Ighfirlana
Alumnus Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Budaya UIN Sunan Kalijaga
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Prabowo Lantik Pratikno sebagai Kepala Wantimpres, Rocky Gerung Jadi Anggota

Siswantini Suryandari • 2 Okt 2026
Warta

Denny Indrayana: KPU Korbankan Independensi demi Loloskan Gibran

Siswantini Suryandari • 6 Okt 2026
Warta

Bupati Gowa Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Izin dan TPPU

Siswantini Suryandari • 30 Sep 2026
Warta

Jokowi Hormati Putusan MK soal Syarat Pendidikan Gibran

Siswantini Suryandari • 8 Okt 2026
Warta

Tiga Kakak Beradik Meninggal Ditabrak Truk Saat Pastikan Sekolah Libur akibat Kabut Asap Karhutla

Wiwit • 10 Okt 2026
Warta

Cuaca Ekstrem Mengintai Jabodetabek 10-11 Oktober, BMKG Ungkap Wilayah Terdampak

Wiwit • 10 Okt 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Two men balance on a pile of branches in a smoke filled forest one wearing a uniform and face mask the other in a brown shirt nearby
Warta

Palangka Raya Perpanjang Status Darurat, Warga Luapkan Keluh Kesah Hadapi Kabut Asap Karhutla

Wiwit • 10 Okt 2026
Two story brick house with white and blue accents turquoise balcony railing and arched windows
Warta

BGN Tegaskan Bangunan Tempat Penemuan Mayat Terborgol di Kendal Bukan Dapur MBG

Wiwit • 10 Okt 2026
Kebakaran hutan dan lahan
Warta

Bendung Api Karhutla, BNPB Uji Material Realiza Anti Chamas 

Mutia • 10 Okt 2026
Ilustrasi orangutan
Warta

Orangutan Korban Karhutla di Kalbar Dipulangkan ke Habitat Alami di Batu Nyambu

Mutia • 10 Okt 2026
Gunungkidul night carnival 2026
Catra Wisata

Gunungkidul Night Carnival di Wonosari Hari Ini 10 Oktober 2026, Catat Rutenya 

Mutia • 10 Okt 2026
Untuk mencegah bertambahnya angka perceraian kantor urusan agama kua kecamatan kaliori bekerja sama dengan takmir masjid menghadirkan inovasi kurma
Warta

KUA Kaliori Buka Konsultasi Keluarga di Masjid, Tekan Angka Perceraian

Siswantini Suryandari • 10 Okt 2026
Selama 15 tahun pilot berkostum bangau menggunakan pesawat ultraringan untuk mengajari anak anak bangau amerika whooping crane bermigrasi dari wisconsin menuju florida amerika serikat
Catra Cendekia

Pulihkan Populasi, Pilot Berkostum Bangau Ajari Burung Langka Bermigrasi ke Florida

Siswantini Suryandari • 10 Okt 2026
Sebanyak 2 762 perusahaan atau 504 persen dari total 5 476 perusahaan yang mengikuti program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup proper 20242025 masih memperoleh peringkat merah
Catra Cendekia

50,4 Persen Perusahaan Peserta PROPER 2025 masih Berperingkat Merah

Siswantini Suryandari • 10 Okt 2026
0
Follow us on
Up Next: Construction site with workers in orange vests and yellow helmets arranging steel rebar and equipment on a dirt foundation blue toolbox nearby Tanggapi Protes Pembangunan SRMA, Sekda Wonosobo : Lahan Baru Pengganti Lapangan Desa Sedang Disiapkan
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • Youtube
  • Tiktok
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

redaksi@catrawarta.com
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network