catrawarta.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data nasional yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dalam pertukaran dan pemutakhiran data yang relevan dengan pengembangan ekosistem halal nasional.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan, pengelolaan data yang terintegrasi menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal yang semakin luas.
“Kita turut serta dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling mengupdate, saling bertukar dan memperbaharui data, agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat dan berdampak bagi pengembangan ekosistem halal.” ujar Ahmad Haikal Hasan saat menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Senin (20/4/2026).
SE, Peluang Strategis Perkuat Pemetaan Pelaku Usaha
Kepala BPJPH yang akrab disapa Babe Haikal, mengatakan, momentum sensus merupakan peluang strategis untuk memperkuat pemetaan pelaku usaha halal di Indonesia. Sebagai bagian dari dukungan konkret, pihaknya bakal mengerahkan sekitar 124 ribu orang pendamping PPH untuk berperan membantu proses pemutakhiran data di lapangan.
“Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan apresiasi atas kolaborasi dengan BPJPH yang selama ini telah terjalin dengan baik dan terus diperkuat.
“Kerja sama ini sejatinya telah berlangsung dari tahun lalu. Dan hari ini kami berkunjung ke kantor ini melihat langsung fasilitas laboratorium dengan peralatan yang sangat modern dan mutakhir.” ungkap Amalia Adininggar.
Sensus Dilaksanakan Mei-Agustus
Amalia Adininggar menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 direncanakan berlangsung Mei hingga Agustus 2026, dengan cakupan nasional yang melibatkan berbagai sektor usaha. “Pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkala, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah, termasuk di tingkat OPD dan minimal di 30 kota,” jelasnya.
Kepala BPS mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
