catrawarta.com - Catatan 103 Tahun Kepergian Kiai Dahlan
Entah kenapa terasa getir dan sesak dada ini menatap persyarikatan Muhammadiyah dalam konfigurasi politik nasional kontemporer. Lahir jauh sebelum Indonesia berdiri, Muhammadiyah tidak saja seperti kehilangan elan vital tapi juga semakin genit dan juga rabun dalam memetakan benturan kepentingan, hal yang terasa amat janggal mengingat kepak juang para para penghulu persyarikatan.
Muhammadiyah Masa Transisi
Belum hilang dari memori kolektif bagaimana Amien Rais berbagi peran dengan Ahmad Sjafi’i Ma’arif terkait peran kesejarahan Muhammadiyah pasca lengsernya Soeharto pada 1998. Tajam menatap kekuasaan dan kritis membidik kebobrokan Orde Baru, Amien yang secara konsisten menyuarakan suksesi sejak Sidang Tanwir 1993 di Surabaya hingga terbukti pada 1998, seperti kehilangan partner. Dia menjadi amat vulgar mengajak berkelahi siapa saja. Tak sedikit warga Muhammadiyah yang cemas. Namun, Muhammadiyah masih aman dalam genggaman Sjafi’i dan secara ksatria menjaga jarak dengan kekuasaan dengan menjauhi politik praktis.
Amien-Sjafi’i seperti tandem yang menjadikan high politics sebagai acuan dalam konteks keindonesiaan. Secara politis Amien mengawal agenda reformasi di Senayan, secara moral Sjafi’i mem-back up di persyarikatan. Warga Muhammadiyah, meski terpecah di beberapa partai politik, masih aman damai bisa memegang etika moralitas dan nalar politik sambil meneruskan tradisi amal usahanya.
“You harus bangkit, lanjutkan misi perjuangan”, kata Sjafi’i kepada Amien yang belum bisa menerima fakta kecilnya perolehan suara PAN pada pemilu 1999. Dikenal sebagai lokomotif reformasi, Amien juga dipaksa menelan kekalahan saat pemilihan presiden 2004. SBY melenggang ke kursi kekuasaan sebagai presiden dua periode. Amien dan Sjafi’i merenggang dan harus berpisah jalan pada Pemilu 2014 saat Amien mendukung Prabowo dan Sjafi’i mendukung Jokowi. Muhammadiyah, di bawah Haedar Nashir, mulai gamang menempatkan diri dalam konfigurasi politik.
Haedar mulai ramah dengan kekuasaan (baca: Jokowi) dengan mendedikasikan amal usaha berupa rumah sakit untuk melayani penderita Covid-19. Sesekali masih terdengar upaya dan suara penyeimbang, seperti dilakukan Busro Muqoddas, untuk menegakkan etika kenegaraan yang kian karut marut. Cukup mencengangkan, bagaimana pimpinan teras Muhammadiyah terlihat semakin genit dengan kekuasaan.
Performans Sekretaris PP Muhammadiyah, saat menjadi moderator debat capres di UMS pada pemilu 2024 yang vulgar minta jatah menteri dari Muhammadiyah, seperti menabrak fatsoen politik yang menjadi karakter Muhammadiyah. Pelan tapi pasti, kita melihat Muhammadiyah terjebak dalam game politik yang didesain penguasa, seiring kian mandulnya suara kritis kelompok cendekiawannya.
Saat Muhammadiyah Menambang
Puncak dari kegelisahan warga Muhammadiyah, semoga saya tidak salah, adalah saat Muhamamdiyah menerima konsesi tambang. Pertanyaan muncul, kurang kaya apa Muhammadiyah dengan amal usaha yang nominalnya tak ada yang menandinginya. Di luar itu, apa Muhammadiyah tak bisa lagi membaca kerusakan ekologis, yang menelan beratus korban, hingga tanpa merasa berdosa mendukung eksploitasi sumber daya alam?
Lamat terdengar, ghirah ber-Muhammadiyah mulai meredup seiring ingar bingar elitenya di panggung politik. Saat pengajian ranting-ranting Muhammadiyah mulai surut, banyak kader muda Muhammadiyah yang tanpa perasaan bersalah berdiri di balik barisan kekuasaan. Kalangan Pemuda Muhammadiyah tak lagi menjadi corong bagi rakyat dan selalu saja ada alasan untuk berkelit. Muhammadiyah bisa dengan mudah menampilkan segudang peran dan prestasi atas bantuannya untuk Indonesia. Faktanya, rakyat kian terpinggirkan, alam semakin rusak, kohesi sosial kebangsaan dibiarkan retak. Fenomena lain, korupsi, yang lama menjadi sasaran bidik Amien dan Sjafi’i menggurita nyaris tanpa ada resistensi dari Muhammadiyah.
Ideologi amar ma’ruf nahi munkar menyisakan pelajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah, sambil betapa sulitnya kita menemukan konteks sosiologis dalam masyarakat. Semua seolah berlomba-lomba merangsek dan mendekat ke lingkar kekuasaan. Tak peduli menjadi stempel kekuasaan yang penting duduk di kursi kekuasaan. Betapa miskin dan menyakitkan hati.
Tak ada keberanian untuk menatap tajam kekuasaan, apalagi mengingatkan kerusakan yang bakal terjadi jika kita tak amanah dalam memegang kekuasaan. Apakah elite Muhammadiyah sedang menagih balas budi atas begitu banyak sumbangsih yang pernah diberikan pada negara?
Hari ini, 23 Februari 2026, telah 103 tahun Kiai Ahmad Dahlan wafat. Masih terngiang pesan kesejarahannya, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Makin berkabut dan bias, bagaimana kontekstualisasi pesan itu dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan saat iming-iming kekuasaan, mulai dukungan dan fasilitasi, diberikan penguasa dan diterima tanpa pernah mempertimbangkan independensi yang lama ditanam para penghulu Muhammadiyah. Semoga Kiai Ahmad Dahlan damai bahagia di keabadian, aamiin
