catrawarta.com - Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD sejatinya bukan sekadar soal teknis pemilu, melainkan gejala krisis yang lebih dalam yaitu krisis representasi. Lembaga perwakilan tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, tetapi menjelma perpanjangan kepentingan elite politik dan pemodal. Karena itu memperdebatkan mekanisme pemilihan tanpa membenahi akar persoalan hanya menyentuh permukaan dari kerusakan sistemik yang sudah akut.
Masalah mendasar demokrasi Indonesia adalah politik biaya tinggi. Uang menjadi penentu hampir di seluruh level kontestasi dari pemilu legislatif hingga pilkada. Dalam kondisi ekonomi yang menekan dan pendidikan politik yang rendah, sebagian warga terjebak pragmatisme dimana suara ditukar dengan nominal yang merendahkan martabat demokrasi. Dari proses semacam ini sulit berharap lahir pemimpin yang jujur dan berpihak pada kepentingan publik. Korupsi bukan penyimpangan, melainkan konsekuensi logis dari sistem yang rusak sejak hulu.
Secara ideal parlemen adalah ruang artikulasi kepentingan rakyat. Namun realitas menunjukkan DPR dan DPRD kian jauh dari fungsi itu. Banyak wakil rakyat lebih sibuk mengamankan kepentingan partai, sponsor politik, atau jejaring pribadi. Fenomena ini sejalan dengan gagasan Robert Michels tentang iron law of oligarchy bahwa l organisasi politik cenderung dikuasai elite kecil yang memonopoli keputusan dan sumber daya. Akibatnya fungsi legislasi menjadi formalitas, pengawasan tumpul, dan pembahasan anggaran rawan transaksi. Parlemen tetap berdiri secara prosedural tetapi kosong secara substansial.
Dalam demokrasi yang sehat partai politik semestinya menjadi ruang kaderisasi dan pendidikan etika publik. Faktanya, banyak partai tereduksi menjadi mesin elektoral. Rekrutmen tidak transparan, kaderisasi mandek, dan tiket pencalonan lebih ditentukan oleh kemampuan finansial ketimbang integritas. Samuel Huntington mengingatkan bahwa demokrasi tanpa institusionalisasi politik yang kuat akan rapuh. Tanpa disiplin organisasi dan akuntabilitas internal, partai mudah dibajak oleh modal, sehingga jabatan publik berubah menjadi komoditas.
Karena itu, gagasan “instal ulang partai politik” bukan slogan emosional, melainkan kebutuhan struktural. Audit pendanaan harus dilakukan secara serius, kaderisasi berbasis merit wajib ditegakkan, biaya politik dibatasi ketat, dan seleksi calon dibuka setransparan mungkin. Tanpa itu, partai akan terus menjadi alat oligarki, bukan alat rakyat.
Dalam tataran akademik, pilkada melalui DPRD kerap dipromosikan sebagai solusi menekan biaya politik. Namun tanpa pembenahan DPRD dan partai politik, skema ini justru memindahkan praktik transaksional dari bilik suara ke ruang rapat. Uangnya mungkin lebih senyap, tetapi problemnya tetap sama. Perubahan mekanisme tanpa reformasi kelembagaan hanya akan menjadi kosmetik demokrasi.
Demokrasi juga tidak akan sehat jika rakyat terus diposisikan sebagai objek. Pendidikan politik warga menjadi kunci yang sering diabaikan. Rakyat harus didorong untuk memilih secara rasional dan bermartabat, berdasarkan rekam jejak, program, dan integritas kandidat bukannya amplop sesaat. Di sini peran negara, media, kampus, dan masyarakat sipil menjadi krusial dalam membangun literasi politik jangka panjang.
Jika demokrasi ingin diselamatkan, keberanian mengambil langkah ekstrem justru diperlukan. Langkah-langkahnya meliputi pembubaran DPR–DPRD yang lahir dari sistem rusak, disertai penataan ulang representasi dengan standar integritas baru; instal ulang partai politik secara wajib dan terukur; pembatasan biaya politik dengan pengawasan independen; serta pendidikan politik warga yang sistematis.
Demokrasi bukan sekadar prosedur lima tahunan, melainkan etos keadilan dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dalam situasi darurat langkah radikal bukan pilihan ekstrem, melainkan jalan realistis untuk mengembalikan demokrasi ke relnya.
