catrawarta.com - Selain melihat rebut takhta di Keraton Surakarta dengan nada prihatin, karena merasa handarbeni atas pusat budaya Jawa, tak sedikit yang melihat fenomena itu sebagai kewajaran. Wajar dalam kacamata sejarah. Biasanya, yang terakhir ini menarik argumen sampai ke era Ken Arok di Singasari.
Intrik dan Suksesi
Berebut takhta kekuasaan jamak terjadi dalam sejarah bangsa. Entah karena ingin memperluas wilayah kekuasaan, persaingan elite kerajaan, maupun dampak ketiadaan putra mahkota karena raja tak memiliki permaisuri. Banyak istri selir, banyak anak yang kemudian sama-sama merasa berhak menjadi pewaris kerajaan. Itu dari sisi internal kerajaan, lebih ke soal pola suksesi yang tak sepenuhnya berjalan damai.
Secara eksternal, rebut takhta bisa disebabkan intervensi kekuatan asing karena memiliki kepentingan ekonomi politik. Sejarah kita kaya dengan pola VOC, kongsi dagang yang dibentuk Belanda, yang merajang kerajaan di Nusantara. Tidak saja dipecah belah tetapi juga dijadikan vasal atau bawahan. Kekuasaan raja tersubordinasi di bawah Gubernur Jenderal VOC. Pola kekuasaan pemerintahan yang dikembangkan adalah indirect rule, dimana penguasa lokal sebagai kepanjangan tangan VOC belaka.
Kita tentu ingat dengan istilah “perang suksesi” yang melanda Mataram hingga pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Perang Suksesi terjadi cukup lama dalam tiga periode, yakni I (1704-1708), II (1719-1723), dan III (1746-1757). Ketiganya antara lain disebabkan karena intrik keluarga kerajaan, perebutan takhta kerajaan dan adanya intervensi VOC yang sengaja memecah belah dan mengadu domba elite kerajaan. Sejak itu, pengaruh kekuasaan VOC di Jawa semakin luas tanpa banyak perlawanan.
Dalam konfigurasi kekuasaan kerajaan terkait dengan ekspansi VOC itu, wajar pernyataan sejarawan UGM Dr Sri Margana, bahwa pengusa lokal pun ikut andil mengundang intervensi VOC. Ada yang karena mentalitas inlander yang keder melihat VOC, punya kepentingan dan ambisi pribadi, atau kondisi kerajaan yang tak stabil. Bahkan melalui Perjanjian Surakarta pada 11 Desember 1749 Susuhunan Paku Buwono II secara sukarela menyerahkan seluruh wilayahnya kepada VOC. Apakah ini sebuah tragedi? Bisa jadi, tetapi dari kasus itu kita bisa menarik pelajaran bahwa selama kedaulatan dan integritas diabaikan di sana rakyat menjadi kurban.
Suksesi sebetulnya keniscayaan sejarah saat kekuasaan hendak dipertahankan. Namun, terjadi perumitan saat banyak kepentingan masuk dan saling menegasikan. Dalam konteks itu, wajar jika budaya kerajaan berlabelkan intrik bahkan saling tikam. Jika mau ditarik ke belakang, kita bisa melihat Demak periode akhir, Majapahit pasca Hayam Wuruk, sampai Ken Arok di Singasari. Sejauh itukah kita menarik benang merah sejarah?
Suksesi Pasca Kemerdekaan
Tak boleh dilupakan apalagi dihapus dari halaman sejarah tentang peran kerajaan-kerajaan di Nusantara saat berusaha mengenyahkan VOC, Belanda, Inggris dan Jepang. Tak sedikit pengorbanan mereka bagi perjuangan, baik terbunuhnya tokoh maupun sumbangan meterial. Bahkan pada masa awal kemerdekaan, banyak kerajaan di Nusantara yang memberi sumbangan bagi tegaknya NKRI.
Dalam kaitan itu, perlu dicatat peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menggaransi Yogyakarta sebagai ibukota negara (1946-1949). Namun, langkah fenomenal dan lompatan sejarah diambil saat mengeluarkan Maklumat 5 September 1945. Bahwa Kesultanan Negeri Ngayogyakarta menjadi wilayah tak terpisahkan dari Negara Indonesia. Uang, harta kerajaan dan wilayah kerajaan diberikan untuk Indonesia demi jalannya pemerintahan.
Dalam konteks itu, eksistensi kerajaan di Nusantara mulai surut dan berakhir. Peran dan posisi kerajaan lebih ke urusan ke dalam, menjaga kebudayaan dan menjadi bagian identitas sejarah. Indonesia, dengan segala permasalahannya, menjadi payung dan ikatan bersama. Suksesi di kerajaan, mestinya juga mempertimbangkan dua hal: memperkuat identitas kebudayaan bangsa dan memberi teladan atau pedoman bagi warga.
Tak terbayangkan bagaimana rasanya rakyat, yang biasa sembah sungkem pada raja dan bangsawannya, sementara tokoh dan panutan mereka cakar-cakaran atas nama suksesi kekuasaan yang notabebe hanya simbolik. Betapa nelangsa melihat dan merasakannya, bahwa di kalangan dalam benteng pun tak ada bedanya dengan yang di luar benteng. Lalu, dimana letak budaya Jawa yang adilihung karena elitenya mesu budi kuat prihatin?
Kita sebagai warga luar benteng hanya bisa berharap, semua kembali ke jati diri kolektif. Sistem monarkhi sudah kita tinggalkan, berganti Republik. Eksistensi kerajaan, termasuk Surakarta, penting dijaga tetapi pada aras pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. Bukankah kehormatan kita, sebagai bangsa pun, telah karut marut akibat utang dan korupsi? Atau mau ditambahi?
