catrawarta.com - Pada pagi, 13 Februari 1755, Jawa tidak menggema dengan suara letusan senjata. Tidak ada suara meriam atau teriakan peperangan. Namun, di tengah keheningan itu, sebuah luka yang dalam tercipta.
Perjanjian Giyanti ditandatangani dan Mataram, yang merupakan inti kosmos Jawa, terbelah menjadi dua yakni Surakarta dan Yogyakarta. Sejak saat itu, Jawa tidak lagi bersatu sebagai satu kesatuan simbolis, tetapi hidup dalam retakan yang halus dan sunyi.
Bagi orang Jawa, momen tersebut bukan hanya perubahan dalam peta kekuasaan. Ini merupakan kejadian sosiologis yang signifikan, suatu rekayasa kolonial yang mengubah cara pandang orang Jawa terhadap dunia, kekuasaan, dan eksistensi diri.
Sebelum Giyanti, Mataram dipahami sebagai lebih dari sekadar kerajaan politik. Pusat alam semesta, tempat keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan kekuatan supranatural dijaga dengan baik.
Raja bukan hanya penguasa, tetapi juga penopang tatanan kosmik. Saat Mataram terbelah, bukan hanya wilayah yang terpecah, tetapi juga kosmologi sosial Jawa.
Dua keraton muncul, masing-masing mengklaim keabsahan spiritual dan budaya. Sejak saat itu, orang Jawa tinggal dalam keadaan paradoks, satu tradisi dengan dua pusat kekuasaan.
Secara sosiologis, ini memunculkan disonansi simbolik. Keraguan yang mendalam mengenai otoritas budaya dan moral. Siapakah yang menjadi rujukan utama? Siapa yang mempertahankan tatanan ini?
Retakan sering kali tidak terdeteksi, tetapi secara perlahan mempengaruhi struktur sosial dalam bahasa, etika, bahkan dalam cara orang Jawa memandang benar dan salah.
Budaya & Medan Perjuangan Kekuasaan
Setelah Giyanti, Surakarta dan Yogyakarta mengembangkan bentuk budaya yang terlihat serupa tetapi memang dibedakan dengan sengaja. Bahasa krama, cara berpakaian, seni, arsitektur, hingga upacara resmi dihasilkan kembali sebagai simbol legitimasi. Budaya berubah menjadi arena persaingan simbolis.
Keraton tidak hanya menjadi penjaga tradisi, tetapi juga pencipta kekuasaan sosial. Melalui ritual dan keindahan, kekuasaan dipelihara tanpa menggunakan kekerasan. Ini adalah jenis kekuasaan yang halus, beroperasi melalui rasa hormat, kesopanan, dan tata krama.
Namun, bagi sebagian besar rakyat, budaya keraton semakin terasa asing. Mereka tetap menganggap diri mereka orang Jawa, tetapi tidak sepenuhnya dapat ditemui dalam bentuk tersebut. Dari sini timbul kejawaan rakyat yang lebih dinamis, praktis, dan terlepas dari keindahan simbolik keraton. Jawa tidak lagi tunggal.
Perjanjian Giyanti juga menandai kekalahan politik Jawa yang paling tidak terdengar. Pemisahan terjadi di bawah pengaruh VOC, bukan melalui kehendak rakyat secara keseluruhan. Para elite bernegosiasi, tetapi rakyat yang menanggung konsekuensinya. Muncul trauma sosial yang membentuk etika kehidupan Jawa setelahnya.
Budaya nrimo, lembut, dan menghindari konflik bukan hanya dihasilkan dari kearifan yang ada, tetapi juga sebagai strategi untuk bertahan. Kekuasaan dianggap berbahaya jika dilawan secara langsung. Maka, orang Jawa belajar merendahkan diri, berbicara secara terselubung, dan menyembunyikan perlawanan dalam simbol-simbol.
Kolonialisme tidak hanya mengendalikan tanah, tetapi juga kesadaran sosial. Kekuasaan asing berhasil beroperasi melalui elite lokal, menciptakan tatanan yang terlihat stabil, tetapi sebenarnya rapuh.
Pecahnya Solidaritas Jawa
Giyanti mengganggu solidaritas sosial masyarakat Jawa. Identitas kolektif yang sebelumnya cukup kuat mulai terpecah menjadi loyalitas budaya dan politik yang berbeda. Perlawanan terhadap kolonialisme setelah tahun 1755 menjadi tidak lagi terkoordinasi, tetapi terfragmentasi, bersifat lokal, dan mudah disusupi.
Masyarakat Jawa mengalami jarak struktural dari pusat kekuasaan. Keraton menjadi simbol, bukan pelindung. Rakyat bertahan dengan nilai-nilai harmoni, tetapi kehilangan kekuatan tawar. Dalam keadaan ini, konflik tidak menghilang hanya disimpan jauh di dalam hati.
Lebih dari dua setengah abad telah berlalu, tetapi Giyanti masih belum berakhir. Ia terjebak dalam dualitas budaya Jawa, dalam cara masyarakat memandang kekuasaan, dan dalam jarak antara simbol dan kenyataan. Jawa saat ini masih menyimpan ingatan tentang perpecahan tersebut meskipun sering kali tidak disadari.
Memandang Giyanti hanya sebagai catatan sejarah saja tidaklah cukup. Ia harus dipahami sebagai catatan sosial tentang cara sebuah bangsa belajar untuk bertahan melalui kompromi, ketaatan, dan ketidakberdayaan. Di situlah terletak tragedi sekaligus kecerdasan masyarakat Jawa.
Giyanti mengajarkan satu pelajaran pahit. Ketika kekuasaan membagi kosmos, luka yang ditimbulkan tidak selalu berdarah. Ia dapat bertransformasi menjadi budaya dan bertahan dalam waktu yang sangat lama.
