catrawarta.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada 2025 menyerap sekitar Rp71 triliun dari APBN dan direncanakan meningkat pada 2026, memantik pertanyaan keras tentang arah prioritas negara. Di tengah klaim perbaikan gizi nasional, publik mulai menyoroti potensi tekanan terhadap sektor pendidikan yang masih menyimpan banyak pekerjaan rumah.
MBG dirancang sebagai program raksasa: puluhan juta penerima manfaat dengan biaya Rp10.000–Rp15.000 per porsi. Dalam hitungan kasar, belanjanya bisa melampaui Rp1 triliun per hari ketika berjalan penuh. Pemerintah menyebutnya sebagai investasi sumber daya manusia untuk menekan stunting dan memperkuat masa depan generasi muda.
Namun skala besar selalu membawa risiko besar. Sejak pelaksanaan awal, muncul laporan keterlambatan distribusi, ketimpangan kualitas makanan antar daerah, hingga kasus keracunan di sejumlah sekolah. Pemerintah menyatakan angka insiden kecil dibanding total porsi yang disalurkan. Tetapi dalam kebijakan publik, satu kesalahan pada anak bukan sekadar statistik—ia adalah alarm.
Di saat yang sama, sorotan mengarah pada sumber pembiayaan. Pendidikan nasional masih bergulat dengan kekurangan ruang kelas, kesejahteraan guru honorer, dan kesenjangan mutu antarwilayah. Ketika belanja konsumsi harian menyedot puluhan triliun rupiah, wajar jika muncul pertanyaan: apakah prioritas sudah tepat?
Jogokariyan dan Cermin Tata Kelola
Perbandingan dengan Masjid Jogokariyan di Yogyakarta sering dikemukakan sebagai kontras. Selama lebih dari dua dekade, masjid ini menggelar buka puasa gratis berbasis donasi jamaah, dengan pengelolaan transparan dan kontrol sosial langsung. Skala kecil memungkinkan koreksi cepat dan akuntabilitas yang terasa nyata.
Tentu negara dan komunitas tidak berada pada level yang sama. Tetapi perbandingan ini menyentuh satu hal mendasar: efektivitas tata kelola. Yang kecil bisa rapi karena kedekatan sosial; yang besar rawan tersandung karena birokrasi berlapis dan rantai distribusi panjang.
Gratis dan Politik Popularitas
Dalam perspektif sosial-budaya, kebijakan “gratis” selalu memiliki magnet elektoral. Ia mudah dipahami, mudah dirasakan, dan mudah dikapitalisasi secara politik. Namun kebijakan publik tidak boleh berhenti pada efek populer. Ia harus menjawab kebutuhan struktural jangka panjang.
Jika pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa, maka setiap kebijakan yang berpotensi menekan ruang fiskalnya layak diuji secara terbuka. Apakah intervensi gizi model konsumsi harian lebih mendesak dibanding reformasi kualitas pembelajaran? Apakah mekanisme pengawasan sudah cukup kuat untuk mengawal anggaran raksasa itu?
Bagi Catrawarta, MBG bukan semata soal memberi makan. Ia adalah soal arah. Gratis bisa menjadi instrumen mulia. Tetapi ketika ia berpotensi menggeser prioritas strategis dan membuka celah tata kelola, negara wajib menjawab dengan transparansi dan evaluasi menyeluruh. Tanpa itu, “gratis” bisa berubah menjadi mahal—bukan hanya bagi APBN, tetapi bagi masa depan pendidikan generasi berikutnya.
