catrawarta.com - Salah satu kelemahan, kalau bukan penyakit, kekuasaan adalah rendahnya sensitivitas. Ada jarak antara apa yang dirasakan dan dialami rakyat dengan kebijakan yang dibuat penguasa. Pada titik nadir, kondisi itu bisa kontraduktif bahkan menyebabkan munculnya krisis.
Memperjuangkan Kekuasaan
Otoritas kekuasaan sering menjadi target perjuangan individu atau gerakan kolektif. Dalam masyarakat tradisional, otoritas diwariskan secara turun-temurun dalam sebuah klan atau dinasti. Meskipun tak menutup kemungkinan meletupnya pemberontakan atau intervensi kekuasaan luar, tetapi secara umum polanya tak jauh dari intrik internal.
Dalam masyarakat modern, otoritas kekuasaan diperebutkan secara legal dalam sebuah pemilihan umum. Demokrasi, konon, bisa dibangun di atas proses pemilihan umum yang adil, jujur dan transparan. Pemenang dalam pemilihan umum atau peraih kursi terbanyak, biasanya memiliki hak mendesain konfigurasi kekuasaan. Bila pemilu bisa berlangsung secara legitimate, otoritas bisa dipegang dan digerakkan secara efektif. Namun, bila banyak kecurangan dalam pemilu, maka kehidupan bangsa dan negara mudah goncang dan tidak stabil.
Idealisme demokrasi sering membentur budaya politik. Pada masyarakat feodal paternalistik, apalagi dalam kondisi miskin, demokrasi bisa dikendalikan elite atau pemodal. Kondisi itu mempermudah pemegang otoritas kekuasaan untuk menata instrumen demi kelangsungan pengaruhnya.
Karakter kekuasaan adalah memperkuat diri. Maka benar kata Lord Acton (1833-1902), power tends to corroupt. Kekuasaan itu candu, tak setiap elite mempunyai kesiapan mental untuk tidak berkuasa dan menjadi warga biasa. Bayangan kemiskinan tak dihargai di masyarakat terus membayang. Itulah alasan kenapa mereka berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuasaan selama mungkin. Bila perlu, anak istri dan menantu ditanam sebagai pilar yang menyokong kekuasaan yang susah payah direbut. Di ujung sana, Louis XIX telah men-declare, L’État, c’est moi (negara adalah saya).
Bias Kekuasaan
Dalam konteks pemikiran singkat di atas, kita bisa melihat bagaimana kekuasaan dioperasionalkan di Indonesia. Meski diombang-ambingkan sistem parlementer, Bung Karno belum tergantikan. Dia masih yang paling menonjol dan terlalu riskan membincangkan Indonesia tanpa melibatkan eksistensinya. Satu hal yang penting dicatat, Bung Karno tak melibatkan anak dan istri dalam urusan politik ekonomi kekuasaan.
Soeharto belajar dari Bung Karno. Secara ekonomi lebih mapan dibanding Orde Lama, dia mendesain Orde Baru secara sistematis. Lembaga politik dikendalikan, TNI di bawah pengaruhnya, dan ini yang menonjol, anak-anak diberi ruang membangun jejaring kekuasaan di bidang ekonomi. Dampaknya, 32 tahun kekuasaan bisa digenggam tanpa ada resistensi yang berarti. Penguasa Orde Baru akhirnya tumbang pada 1998.
Apa yang bisa dipetik dari kedua orde? Sensitivitas. Manakala kekuasaan tidak sensitif pada etika dan moralitas, nalar dan hati nurani, serta kewajaran hidup bersama, di sana kekuasaan berada di tepi jurang. Kekuasaan yang tidak sensitif adalah karakter utama otoritarianisme, kemutlakan, dan itu menegasikan keadilan serta hak asasi manusia.
Maka agak aneh bahwa kekuasaan pasca reformasi juga menampilkan gejala tidak sensitif pada ketakwajaran hidup. Mengangkat keluarga dalam jajaran kekuasaan di pusat dan daerah, meski atas nama demokrasi, tetaplah mencederai asas kepantasan. Di situ etika dan moral kekuasaan diuji. Pengendalian diri adalah kunci utama manakala kekuasaan hendak kita jadikan sarana membangun kehidupan bangsa.
Kita (masih) berharap agar nilai keutamaan Pancasila diangkat, dipegang erat dan diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu alas, perisai sekaligus payung kehidupan kolektif bangsa ini. Hentikan kebiasaan memberi label pada kelompok masyarakat yang kritis. Kekuasaan tak boleh mempribadi karena ia adalah representasi kedaulatan rakyat. Menembak kelompok masyarakat sebagai antek asing tetapi secara vulgar menjadi kepanjangan tangan kekuasaan asing, bukan saja menambah luka tetapi merobek ikatan jiwa bangsa.
Referensi Artikel : Thomas Djiwandono Jabat Deputi Gubernur BI
