catrawarta.com - Sejak awal, gaya politik Donald Trump dikenal keras, transaksional, dan manuvernya sulit ditebak. Janji bisa dengan mudah berubah menjadi ancaman tarif. Pujian dapat berbalik menjadi tekanan dagang. Dalam logika negosiasi ala Trump, tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan. Ketika Indonesia semakin jauh dalam berinteraksi dengan ekosistem ekonomi dan geopolitik Amerika Serikat, apakah Indonesia kini ditempatkan sebagai mitra yang setara, atau justru menjadi pihak yang mudah dijebak dan ditekan?
Pelajaran yang dapat dipetik dari periode pertama Trump menjabat presiden dulu, seharusnya sudah terbaca cukup jelas. Berulang kali ia menggunakan tarif sebagai senjata, alat tawar menawar. Perang dagang dengan China nyata-nyata telah mengguncang rantai pasok global. Kebijakan America First telah menempatkan kepentingan domestik AS di atas stabilitas sistem multilateral. Bahkan negara-negara sekutu tradisionalnya pun tidak luput dari tekanan dan intimidasi. Dalam konteks itu, Indonesia tak bisa bersikap naif.
Risiko pertama adalah keringkihan kebijakan dagang. Jika pendekatan bilateral transaksional kembali dominan, Indonesia berisiko menghadapi tekanan untuk membuka pasar lebih luas bagi produk pertanian, energi, atau manufaktur AS. Di sisi lain, ancaman tarif atas ekspor strategis seperti tekstil, alas kaki, produk turunan nikel bisa muncul sewaktu-waktu sebagai senjata negosiasi. Ketidakpastian seperti ini bukan hanya soal perdagangan, tetapi juga soal kepastian investasi dan stabilitas rupiah.
Risiko kedua adalah tekanan finansial. Pernyataan Trump tentang dolar, suku bunga, atau konflik geopolitik sudah terlalu sering memicu gejolak pasar. Dalam situasi global yang sensitif, arus modal bisa keluar dari emerging markets, termasuk Indonesia. Imbal hasil surat utang negara melonjak, rupiah tertekan, dan biaya pembiayaan APBN meningkat. Jika fundamental domestik rapuh, efek rambatnya bisa meluas ke daya beli masyarakat.
Namun, kesalahan terbesar kita justru ketika mempersonalisasi risiko. Amerika Serikat bukan hanya presidennya. Di sana ada Kongres, sistem peradilan, dunia usaha, serta bank sentral independen seperti The Fed. Sudah selayaknya Indonesia menjaga relasi institusional jangka panjang, bukan sekadar bertumpu pada kedekatan politik sesaat.
Di dalam negeri, koordinasi fiskal–moneter menjadi kunci. Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas, sementara Kementerian Keuangan memastikan APBN benar-benar berfungsi sebagai shock absorber. Cadangan devisa yang kuat, disiplin fiskal, dan manajemen utang yang hati-hati adalah tameng pertama menghadapi keringkihan eksternal. Tanpa fondasi itu, tekanan eksternal sekecil apa pun bisa berubah menjadi krisis kepercayaan.
Mitigasi berikutnya adalah diversifikasi. Indonesia tidak boleh bergantung secara berlebihan pada satu pasar atau satu sumber investasi. Penguatan kerja sama dengan ASEAN, Uni Eropa, India, dan Timur Tengah bukan sekadar diplomasi ekonomi, melainkan strategi mengurangi leverage satu negara terhadap kita. Semakin beragam mitra dagang, semakin kecil risiko tekanan sepihak.
Di sektor strategis—energi, mineral kritis, pertahanan—setiap kerja sama harus berbasis kepentingan nasional jangka panjang. Kontrak harus kuat secara hukum, bukan sekadar dilandasi goodwill politik. Klausul arbitrase internasional yang netral, transparansi pembiayaan, dan perlindungan terhadap aset strategis menjadi syarat mutlak. Kedaulatan ekonomi bukan slogan, tetapi ditentukan oleh detail perjanjian.
Yang juga tak kalah penting adalah memperkuat posisi tawar. Indonesia bukan pemain kecil. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan cadangan mineral penting bagi transisi energi global, Indonesia memiliki nilai strategis. Dalam logika transaksional, nilai itulah yang harus ditonjolkan. Negosiasi tidak boleh dimulai dari posisi defensif, melainkan dari kesadaran akan daya tawar sendiri.
Pada akhirnya, kini kita jadi tahu bahwa karakter Trump itu ibarat salesman minyak ular di tengah pasar yang sibuk. Meskipun tidak ada satu pun ucapannya yang bisa dipegang (apalagi dipercaya), tetapi ia mampu membius massa yang mengerumuni. Politik internasional memang tidak dibangun di atas kepercayaan personal, melainkan kalkulasi kepentingan. Apakah Indonesia cukup disiplin, cukup terdiversifikasi, dan cukup percaya diri untuk bernegosiasi tanpa kehilangan kedaulatan?
Jika fundamental ekonomi kokoh, koordinasi kebijakan solid, dan diplomasi dijalankan dengan kepala dingin, maka siapa pun penghuni Gedung Putih tidak akan menjadi ancaman eksistensial. Yang berbahaya bukan pemimpin yang transaksional, melainkan negara yang masuk meja perundingan tanpa strategi.
Di tengah dinamika global yang semakin keras dan terfragmentasi, Indonesia harus mampu meyakinkan tentang satu hal, bahwa kita bukan pion dalam permainan siapa pun. Kita, Indonesia ini, adalah pemain. ***
