catrawarta.com - Pada Sabtu 20 Juni 2026 digelar seminar nasional bertema Bukittinggi Kota Perjuangan, bertepatan dengan peringatan 100 Tahun Jam Gadang. Ada aspirasi masyarakat yang hendak mengusulkan agar Bukittinggi dijadikan daerah istimewa karena peran kesejarahannya yang tak kalah penting dibandingkan Yogyakarta.
Indonesia harus berterima kasih kepada warga masyarakat Bukittinggi. Bukan hanya karena kota ini telah melahirkan dua sosok kampiun pergerakan nasional, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Acting Presiden Assat yang menjadi perisai atas eksistensi NKRI, tetapi Bukittinggi secara faktual telah menyelamatkan Indonesia saat berada di titik nadir. Agresi militer Belanda pada 19 Desember 1948 di Ibukota Yogyakarta telah mencerai beraikan para pemimpin negara. Soekarno Hatta ditawan, dan jalannya pemerintahan terganggu.
Andai, sayangnya sejarah tak mengenal pengandian, Sjafruddin Prawiranegara tak menginisiasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, cerita Indonesia bisa jadi telah berubah. Surat mandat dari Bung Karno untuk membentuk exil government sangat lambat diterima para pemimpin. Maka, periode itu jalannya pemerintahan Republik Indonesia bergerak dari hutan ke hutan mengingat Belanda selalu mengintai dan mengejar pergerakan para pemimpin bangsa.
Bukittinggi, yang dulu dikenal dengan Fort de Kock, didirikan pada 1826 oleh Kapten Bauer, pun menjadi ibukota negara. Tak aneh jika di sana berdiri Gedung Negara yang kini dikenal sebagai Istana Wakil Presiden. Permasalahannya, sebagaimana diungkap sejarawan Anhar Gonggong dalam seminar, kita harus tepat dalam memaknai kata perjuangan yang dilekatkan di belakang Bukittinggi. Apakah sejarah hanya akan dijadikan media nostalgia, ataukah, dijadikan energi pembangunan yang khas dan berkarakter.
Dalam konteks itu, kita mendukung sepenuhnya upaya Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, yang mengusulkan Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan. Indonesia sedang di ambang perpecahan, kehilangan elan vital revolusi perjuangan dan terjebak dalam laku hidup yang sesat dan menyesatkan. Kita mendukung Bukittinggi Kota Perjuangan dengan asumsi kesejarahan yang faktual. Jajaran elite pertama kita kebanyakan berasal dari basis budaya Minangkabau Sumatra Barat yang memiliki karakter egaliter dan demokratis.
Jika Indonesia masih ingin hidup lebih lama, jika bangsa ini mau membuka diri untuk recovery, bisa jadi hak sejarah perlu kita berikan kepada masyarakat Minangkabau. Bukan saja sekedar predikat kota Bukirtinggi Kota Perjuangan, tetapi saatnya kita menggali kearifan lokal budaya Minangkabau yang terbuka, maju dan memiliki cakrawala luas membentang. Sejarah Indonesia modern yang kental perspektif Jawanya, perlu diimbangi dengan budaya Minang dan budaya maritim khas Nusantara agar daya hidupnya lebih kuat dan berdaya jelajah.
Ingatlah kata Bung Hatta. Berdiri di depan pengadilan Den Haag pada 1928, karena tuduhan melawan pemerintah Belanda, Bung Hatta membacakan pidato pembelaan berjudul Indonesia Vrij (Indonesia Merdeka). Kata-katanya yang legendaris:
“Hanya satu tanah yang dapat disebut Tanah Airku. Ia berkembang dengan usaha, dan usaha itu ialah usahaku”.
Penjara dan kesulitan hidup tak pernah sekalipun menyurutkan perjuangan Bung Hatta. Semoga demikian juga dengan masyarakat Bukittinggi di saat keadaan negara sedang tidak baik-baik saja. Terlalu menyakitkan memang, tetapi hidup kadang tak memberikan banyak pilihan.
Ksatrian Sendaren, 27 Juni 2026
