catrawarta.com - Beberapa waktu lalu muncul narasi dengan gambar Presiden kedua Indonesia, Suharto dengan bunyi ”Penak Zamanku to…”. Banyak pendapat tentang narasi yang kemudian viral tersebut.
Ada yang memaknai sebagai humor, meme, lucu-lucuan. Tetapi ada pula yang menganggap serius karena nostalgia pada era Orde Baru yang serba murah. Tak ketinggalan ada yang menilai sebagai salah satu upaya kembalinya Orde Baru dalam bentuk yang sederhana.
Politisi Priyo Budi Santoso tak lama setelah narasi tersebut muncul mengungkapkan kemungkinan munculnya kerinduan pada sosok Suharto. Ia yang menyampaikan kondisi itu dalam Kabar 24 mengatakan sebuah lembaga survei menyebutkan adanya kerinduan nostalgia masa Orde Baru.
Ia yang semula dari Partai Golkar kemudian pindah ke Partai Berkarya bahkan berusaha mengembalikan memori publik dengan nama Suharto. Partai yang merupakan besutan keluarga Cendana tersebut berusaha mengikuti kontestasi dengan ”menjual” nama Suharto namun belum beruntung.
Memori publik boleh muncul kembali, merindukan sosok yang pernah 32 tahun berkuasa di Indonesia. Kendati demikian, partai yang berusaha menjunjung namanya ternyata tidak memperoleh tempat di hati masyarakat. Terbukti, tidak lolos ke parlemen.
Kebebasan yang Dulu Tak Ada
Berbeda dengan aktivis 1998, Savic Ali yang menanggapi dengan mengatakan kebebasan yang di era Orde Baru tak pernah dirasakan, usai reformasi berubah total. Dalam wawancara dengan bbc.com, ia mengungkapkan era Suharto berkuasa merupakan era totaliter.
Ketika seseorang mengkritik kekuasaan, sudah pasti bakal menanggung risiko yang tidak ringan. Mulai dari dicap sebagai PKI, komunis, dan predikat negatif lainnya, hingga perlakuan diskriminasi. Aparat dari tingkat bawah akan mencatat dan kasak-kusuk ke berbagai lembaga bahkan sekolah supaya mereka yang mengkritisi penguasa tak bisa leluasa hidupnya.
Savic memberi contoh peristiwa 1965. Ribuan orang menjadi korban tanpa proses pengadilan yang sah. Konon, banyak yang ”dihabisi” dan dibuang. Mereka tak pernah kembali dan keluarga juga tak bisa menanti. Anggap saja hilang ditelan bumi.
Para seniman juga merasakan hal yang sama, masuk bui tanpa proses hukum. Selama di dalam tahanan pun mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Budayawan Ptamudya Anantar Toer pernah menggambarkan dalam bukunya, bagaimana tahanan politik menjadi bulan-bulanan aparat.
Nyawa Seolah Tiada Harganya
Tanggapan satire dilontarkan penulis Purnomo Trilaksono di mojok.co. Dalam tulisannya ia menyinggung, era Orde Baru segala sesuatu memang murah harganya, termasuk nyawa manusia. Namun demikian, ternyata nyawa murah tidak hanya pada era Suharto berkuasa.
Setelah reformasi pun harga sebuah nyawa juga murah. Banyak kasus yang mengakibatkan nyawa melayang tetapi tidak jelas penyelesaiannya. Tidak hanya melibatkan aparat (sama seperti Orde Baru) tapi juga melibatkan masyarakat awam. Begitu mudahnya menghilangkan nyawa seseorang.
Bukan hanya pada kasus yang sepele tetapi juga kasus yang melibatkan pihak-pihak yang tak mau diungkap seperti yang menimpa aktivis Munir. Juga aktivis lainnya yang prosesnya terkatung-katung dan tak jelas penyelesaiannya.
Pengamat politik dalam wawancara dengan goriau.com, Iskandarsyah menilai narasi ”penak zamanku to…” merupakan salah bentuk upaya mengembalikan Orde Baru. Ia berpendapat, hal itu bukan sekadar guyonan tetapi memang ada skenario.
Benarkah narasi itu terwujud sekarang? Benarkah kekhawatiran sejumlah pihak bahwa era tersebut telah kembali dengan bentuk-bentuk kecil seperti antikritik, intimadasi, penangkapan pada aktivis dan berpolitiknya lembaga negara yang harusnya netral? ”Penak zamanku to…” sudah hadir kembali?
