catrawarta.com - Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Ramsyah, mengatakan pihaknya tidak menemukan paket pengadaan untuk kebutuhan penanganan bencana dalam penelusuran data pengadaan pemerintah tahun anggaran 2026.
Penelusuran tersebut dilakukan ICW terhadap data pengadaan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
”Hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan,” kata Wana kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).
Sebaliknya, ICW menemukan paket pengadaan dengan nama ”Pengadaan Burung Merpati Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026”.
Paket tersebut tercatat dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan dimenangkan Indoglobal Multi Karya. Nilai pengadaan burung merpati itu mencapai sekitar Rp 305 juta.
Bagian dari Upacara Kemerdekaan
Pengadaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian seremoni peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana. Burung-burung merpati dilepaskan ke udara setelah prosesi pengibaran Sang Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Wana mengatakan, kondisi tersebut menjadi sorotan karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak dan membutuhkan dukungan anggaran pemerintah.
Menurut dia, persoalan pengadaan burung merpati bukan semata-mata terletak pada nominal Rp 305 juta, melainkan pada bagaimana pemerintah menentukan prioritas penggunaan anggaran publik.
”Persoalannya bukan semata pada nominal Rp 305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi,” ujar Wana.
Perayaan di Tengah Bencana
Wana juga mengkritik penggunaan anggaran untuk kebutuhan seremoni perayaan kemerdekaan di tengah berbagai bencana yang masih membutuhkan penanganan.
”Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran,” katanya.
ICW menyoroti sejumlah bencana yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, termasuk bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, serta proses perbaikan dan pemulihan pascabencana besar di Aceh dan Sumatra yang dinilai belum tuntas.
Menurut Wana, penanganan bencana di sejumlah wilayah tersebut juga masih menghadapi kendala, termasuk kebutuhan logistik bagi masyarakat terdampak.
Karena itu, ICW menilai anggaran publik semestinya diarahkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak dan memiliki tingkat urgensi tinggi.
