catrawarta.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena meminta para pengusaha turut membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Flores.
Permintaan tersebut terutama ditujukan kepada pemilik toko sembako dan kios yang memiliki stok bahan makanan, minuman, serta kebutuhan dasar lainnya.
Guna memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat, Melki menerbitkan surat edaran yang mengatur kebijakan “ambil dahulu, bayar kemudian“ atau kasbon bagi korban gempa.
Melalui kebijakan tersebut, warga terdampak yang belum menerima bantuan dari pemerintah maupun pihak lain dapat mengambil kebutuhan dasar di toko atau kios terdekat.
Pengambilan Harus Dicatat
Melki menegaskan, seluruh kebutuhan yang diambil harus dicatat agar dapat dipertanggungjawabkan dan selanjutnya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.
”Semua itu harus dicatat untuk bisa dipertanggungjawabkan dan akan dibayarkan oleh Pemprov NTT. Kebijakan itu untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak gempa bumi terpenuhi dalam kondisi tanggap darurat,” kata Melki melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (13/8/2026).
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena. (Sumber: Dok Pemprov NTT)
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur NTT Nomor BU.500.6/09/DPKP/2026 tentang Pemenuhan Kebutuhan Makanan, Minuman, Tenda dan Selimut pada Hari Kejadian Bencana Sebelum Adanya Bantuan.
Dalam surat edaran tersebut, Melki mengimbau pemilik toko kelontong dan kios untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa.
Pembayaran sesuai Penanganan Darurat
”Saya meminta warga yang terdampak gempa Flores dan saat ini masih mengalami kesulitan mendapatkan makanan, minuman, tenda, selimut, atau kebutuhan dasar lainnya, sementara belum menerima bantuan dari pemerintah maupun pihak lain, silakan mengambil terlebih dahulu kebutuhan tersebut di toko atau kios terdekat. Pembayaran akan diselesaikan kemudian melalui mekanisme penanganan darurat sesuai ketentuan yang berlaku,” tulis Melki.
Dia berharap kebijakan tersebut dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, terutama pada masa awal penanganan bencana ketika bantuan pemerintah belum seluruhnya tiba di lokasi.
Pemerintah Provinsi NTT juga meminta masyarakat menggunakan kebijakan tersebut sesuai kebutuhan dan memastikan setiap barang yang diambil tercatat dengan jelas.
