catrawarta.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan izin terhadap lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat.
Sanksi tersebut diberikan menyusul dugaan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di dalam area konsesi masing-masing perusahaan.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan hal tersebut saat meninjau titik kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat pada 3 September 2026.
Lima perusahaan pemegang PBPH yang dikenai sanksi administratif tersebut yakni:
- PT Mahkota Rimba Utama di Kabupaten Ketapang, dengan luas PBPH mencapai 74.480 hektare. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 1.275,87 hektare.
- PT Hutan Ketapang Industri di Kabupaten Ketapang, dengan luas PBPH 100.150 hektare dan area terbakar sekitar 670,76 hektare.
- PT Mayawana Persada Mas di Kabupaten Ketapang, dengan luas PBPH 136.710 hektare dan area terbakar sekitar 326,93 hektare.
- PT Duta Andalan Sukses di Kabupaten Sanggau, dengan luas PBPH 31.080 hektare dan area terbakar sekitar 247,3 hektare.
- PT Wana Lestari Jaya di Kabupaten Sanggau, dengan luas PBPH 29.140 hektare dan area terbakar sekitar 47,84 hektare.
Sesuai Arahan Presiden Prabowo
Raja Juli Antoni menegaskan, penjatuhan sanksi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas pihak yang lalai dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan.
”Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami melakukan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha hingga paksaan untuk pemulihan lingkungan,” ujar Raja Juli Antoni.
Menhut menegaskan, proses penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti lalai, baik perusahaan besar maupun perorangan.
”Dan dapat berlanjut ke ranah pidana apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum,” tegasnya.
September Puncak Kebakaran Hutan
Sanksi terhadap lima perusahaan tersebut merupakan kelanjutan dari langkah serupa yang sebelumnya diumumkan Kemenhut terhadap enam perusahaan lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Kemenhut mengimbau seluruh pemegang PBPH untuk meningkatkan pengawasan dan menjaga areal konsesinya dari potensi kebakaran.
Pasalnya, September diperkirakan menjadi periode puncak musim kebakaran hutan dan lahan pada 2026 sehingga langkah pencegahan harus diperkuat untuk menekan risiko meluasnya karhutla.
