catrawarta.com - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menyebut polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipengaruhi persoalan ideologis dan politik menuai kritik.
Sudaryono sebelumnya menyebut kritik terhadap program MBG datang dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua siswa, wartawan hingga oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang menurutnya dipengaruhi kepentingan ideologis dan politis.
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta BGN tidak menyalahkan pihak yang menyampaikan keluhan. Menurutnya, kritik terhadap pelaksanaan MBG seharusnya dijawab dengan data dan diikuti dengan penanganan terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.
Kritik Jadi Bahan Evaluasi
Nurhadi mengatakan keluhan terkait distribusi, kualitas makanan hingga laporan anak mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah, bukan langsung dikaitkan dengan kepentingan politik.
”Kita jangan terjebak pada perdebatan siapa yang membuat ramai persoalan MBG. Yang jauh lebih penting adalah mengapa persoalan itu ramai dan apakah keluhan yang disampaikan guru, orang tua, siswa maupun masyarakat memang benar terjadi di lapangan,” ujar Nurhadi kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).
Menurut Nurhadi, setiap laporan mengenai pelaksanaan MBG harus diverifikasi secara objektif oleh pemerintah. Jika ditemukan persoalan, BGN diminta segera memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
”Jika ditemukan persoalan, BGN harus segera memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak berulang,” tegasnya.
Media Menjalankan Fungsi Kontrol
Dia juga meminta BGN tidak menyudutkan wartawan yang memberitakan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, media memiliki fungsi penting dalam menyampaikan kondisi di lapangan kepada masyarakat.
”Ketika wartawan memberitakan adanya persoalan dalam program pemerintah, jangan kemudian persoalannya dibalik seolah-olah wartawan yang membuat masalah. Justru pemberitaan media adalah salah satu cara masyarakat mengetahui apa yang terjadi di lapangan,” katanya.
Nurhadi menilai keberhasilan program MBG seharusnya diukur dari manfaat yang diterima anak-anak, bukan dari banyak atau sedikitnya kritik yang muncul di media sosial.
”Kalau makanannya baik, katakan baik. Kalau ada masalah, akui masalahnya. Dan kalau ada kelalaian, perbaiki serta berikan sanksi,” tegasnya.
Dia juga meminta guru dan orang tua yang menyampaikan keluhan tidak diposisikan sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Menurutnya, mereka merupakan bagian dari pengawasan sosial terhadap program yang menggunakan anggaran negara.
P2G: Pernyataan BGN Perkeruh Persoalan
Sementara itu, seperti dilansir NU Online, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menilai pernyataan Sudaryono justru berpotensi memperkeruh persoalan dalam pelaksanaan MBG.
Iman mengatakan pemerintah seharusnya berfokus pada penyelesaian berbagai persoalan yang muncul, termasuk kasus keracunan yang dilaporkan terjadi dalam pelaksanaan program, daripada mempertanyakan latar belakang pihak yang menyampaikan kritik.
Menurut dia, keluhan dari guru, orang tua maupun masyarakat perlu dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG.
