catrawarta.com - Kasus keracunan program unggulan Presiden Prabowo Subianto mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG) nyatanya tak cukup berjalan mulus. Rentetan kasus gangguan kesehatan yang mengarah pada gejala keracunan makanan harus dialami para pelajar hingga guru.
Termasuk sebanyak 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (11/9/2026) lalu. Sebelumnya, ratusan siswa dan guru juga mengalami di Pati, Jawa Tengah.
Menanggapi daftar panjang kasus keracunan MBG, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam. Dia menilai, kejadian ini tak boleh terulang dan dianggap sebagai permasalahan biasa.
”Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh,” jelas Sari, dikutip dari laman DPR RI, Senin (14/9/2026).
Desak BGN Evaluasi Menyeluruh
Lebih lanjut, Badan Gizi Nasional (BGN) dianggap perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan di lapangan, bukan hanya sekadar mencari solusi jangka pendek.
BGN didesak harus dapat memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan aturan dan SOP yang berlaku secara ketat. Jika tidak, Sari meminta ada sanksi tegas yang membuat efek jera dan dapur tak lagi melakukan penyimpangan. Sari berharap bakal terdapat solusi yang bersifat jangka panjang.
”Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” ungkap Sari.
Dorong Pengawasan Ketat
Guna menekan terjadinya kasus serupa, DPR disebutnya bakal terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program MBG, kinerja BGN serrta SPPG di seluruh wilayah.
”DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar,” tegasnya.
Sehingga, keberhasilan MBG tak hanya diukur melalui kuantitasnya saja namun juga mengenai kualitas dan keamanan di dalamnya.
”Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” tandas Sari.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati. (Sumber: Dok DPR RI).
Kasus 352 Pelajar Keracunan MBG di Lombok Tengah
Sebelumnya dikabarkan, sebanyak 352 siswa di Lombok Tengah dikabarkan mengalami gangguan kesehatan usai menyantap MBG dengan menu berupa kulit kebab, buah salah, ayam suwir, nugget, salad selada, hingga mentimun di sekolah.
Diketahui, sekolah tersebut merupakan bagian dari daftar penerima manfaat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lombok Tengah Mekar Bersatu. Menanggapi hal ini, BGN disebut telah meminta maaf mengenai insiden keracunan MBG yang menimpa ratusan siswa yang terjadi pada Jumat (11/9/2026) lalu.
”Kami perlu menyampaikan permohonan maaf atas kejadan ini, permohonan maaf kepada adik-adik, anak-anak kita yang terdampak, termasuk para keluarga/wali murid, dan pihak sekolah,” ungkap Kepala Regional BGN Nusa Tenggara Barat (NTB) Eko Prasetyo, dikutip Senin (14/9/2026).
Buntutnya, izin operasional SPPG Mekar Bersatu disanksi pengentian sementara (suspend) sembari menunggu kebijakan resmi dari BGN.
