catrawarta.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menetapkan perubahan status kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari semula kejadian menonjol menjadi kejadian fatal.
Seiring kebijakan tersebut, BGN juga menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap insiden keamanan pangan yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keputusan itu diambil setelah Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menjenguk para siswa yang mengalami keracunan di Semarang. Usai kunjungan tersebut, ia memerintahkan pengetatan pengawasan serta penguatan mekanisme penegakan disiplin di seluruh SPPG.
”Setiap kasus yang mengancam keselamatan penerima manfaat harus diperlakukan sebagai persoalan serius karena menyangkut nyawa dan kesehatan masyarakat,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2026).
Keracunan sebagai Kejadian Fatal
Dalam rapat evaluasi, BGN memutuskan bahwa setiap kasus keracunan akan dikategorikan sebagai kejadian fatal.
“Sesuai dengan rapat tadi kami putuskan bahwa keracunan menjadi kejadian fatal. Ini menyangkut nyawa seseorang, kondisi kesehatan seseorang. Kami berharap ini menjadi kasus yang pertama dan terakhir semenjak saya menjadi Kepala Badan,” tegas Sudaryono.
Sebagai tindak lanjut, BGN menetapkan prosedur penanganan yang lebih ketat. Setiap SPPG yang diduga menjadi sumber insiden keamanan pangan akan langsung dihentikan sementara operasionalnya (suspend) untuk menjalani investigasi menyeluruh.
Pemeriksaan mencakup hasil uji laboratorium, penerapan standar higiene dan sanitasi, kepatuhan terhadap prosedur operasional, hingga evaluasi terhadap personel yang bertanggung jawab atas operasional dapur.
Sanksi Tegas Penanggung Jawab
Apabila terbukti terjadi kelalaian, Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional akan dikenai sanksi tegas.
”Setiap ada kasus keracunan, dapur atau SPPG langsung kami suspend. Kepala SPPG kami copot, kemudian kami investigasi apakah terjadi kelalaian atau ada unsur lain. Hasil investigasi itu menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya,” ujar Sudaryono.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan semata-mata bertujuan memberikan hukuman, melainkan membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan penerima manfaat serta meningkatkan disiplin seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program MBG.
”Zero tolerance terhadap kasus keracunan. Ini menyangkut nyawa, kondisi kesehatan, dan keamanan anak-anak kita, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita,” lanjutnya.
Sudaryono juga mengungkapkan bahwa pada Senin (3/8/2026), BGN telah mencopot 137 Kepala SPPG di berbagai daerah, yakni Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah.
”Jawa Tengah termasuk yang kemarin dapurnya di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,”’ tandas Sudaryono.
