catrawarta.com - Sudah saatnya negara berani bertindak tegas pada para pelaku yang terlibat pada keracunan program Makan Bergizi Gratis. Selama ini, pemerintah hanya memberi sanksi administratif. Ini membuat pelaksana program MBG merasa tak ada persoalan saat produknya bermasalah karena tidak ada sanksi tegas.
Masyarakat selama ini hanya mampu melakukan kritik dan saran namun seperti tidak ada tanggapan serius. Jadilah keracunan terus berlangsung dari hari ke hari.
Melihat kondisi tersebut, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana, kelalaian berat, atau pelanggaran ketentuan keamanan pangan yang menyebabkan korban mengalami kerugian.
”Pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis apabila terdapat dugaan kegagalan pengawasan atau pengambilan keputusan pada tingkat yang lebih tinggi,” tandas Ketua Badan Pengurus Nasional, Kahar Muamalsyah MH dalam siaran resminya, Senin (7/9/2026).
BGN Perlu Investigasi Menyeluruh
Kahar juga mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terhadap seluruh kasus keracunan MBG.
”Jangan hanya menjatuhkan sanksi administratif kepada SPPG,” tegasnya.
Permintaannya, investigasi harus menelusuri seluruh rantai penyelenggaraan, mulai dari pengadaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi, pengawasan, hingga pengambilan keputusan dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Hasil investigasi dan langkah korektif harus dibuka kepada publik.
Keracunan masih terjadi karena para pengelola banyak yang nakal. Mereka berusaha mencari keuntungan tinggi dengan cara membeli bahan berkualitas buruk. Harga bahan kualitas buruk sangat rendah dan memungkinkan pengelola meraup keuntungan.
Sudah banyak kesaksian para penjual bahan pokok yang berbicara tetapi semua tutup mata. Tidak ada yang berani melakukan tindakan tegas bahkan aparat ukum sekalipun.
