catrawarta.com - Pemerintah era Presiden Joko Widodo telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2016 berdasarkan peraturan presiden. BRG kemudian diubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 2020.
Namun saat Prabowo Subianto menjadi presiden memutuskan membubarkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada akhir Desember 2024.
Setelah itu, pada 24 September 2026, Prabowo memutuskan membentuk lembaga baru bernama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Prabowo Undang Pakar
Pembentukan BPGMN diputuskan setelah Prabowo berdiskusi dengan lebih dari 20 akademisi dan pakar gambut di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Badan baru tersebut akan berada langsung di bawah Presiden dan melibatkan ilmuwan serta profesional.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN akan difokuskan pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut.
Berbeda dengan BRGM sebelumnya, BPGMN nantinya berada langsung di bawah Presiden dan akan dilengkapi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Pemerintah juga menyebut enam provinsi menjadi wilayah prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pertanyakan Lembaga Baru
Namun, pembentukan lembaga baru tersebut mendapat sorotan dari Greenpeace Indonesia. Organisasi lingkungan itu menilai pemerintah perlu menjelaskan sejumlah hal sebelum BPGMN mulai bekerja, terutama terkait perbedaan kewenangan dan desain kelembagaannya dibandingkan BRGM.
Juru Kampanye Hutan Senior Greenpeace Indonesia Asep Komarudin mengatakan perhatian pemerintah terhadap persoalan gambut merupakan langkah awal yang baik.
Namun, menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan konteks kelembagaan baru yang membedakan BPGMN dari BRGM serta pelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan tugas BRGM sebelumnya.
”Sikap pemerintah yang mulai perhatian terhadap persoalan gambut ini langkah awal yang baik, tetapi sebelum badan baru ini dibentuk pemerintah perlu menjawab sejumlah pertanyaan sederhana berikut: konteks kelembagaan apa yang benar-benar baru dan berbeda dari BRGM? Mengapa namanya badan pengelolaan? Seperti apa pelajaran penting terkait dengan tidak maksimalnya BRGM di masa lalu?” kata Asep.
Perlu Transparansi Lembaga
Menurut Greenpeace, selama menjalankan tugasnya hingga dibubarkan pada 2024, BRGM mengklaim telah merestorasi 1,6 juta hektare lahan gambut. Namun, Greenpeace menilai masih terdapat catatan terkait transparansi dan kebakaran yang tetap terjadi di sejumlah lanskap gambut yang disebut telah direstorasi.
Greenpeace juga menyoroti keterbatasan kewenangan BRG dalam melakukan restorasi gambut. Pengawasan terhadap lanskap gambut yang berada dalam kawasan konsesi sebelumnya terbagi antara BRG dan kementerian yang menangani lingkungan hidup dan kehutanan.
Setelah BRGM dibubarkan, pemulihan dan perlindungan gambut menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Peneliti Senior Greenpeace Indonesia Sapta Ananda Proklamasi mengatakan pemerintah perlu menjelaskan hasil evaluasi terhadap proses pemulihan dan perlindungan gambut yang selama ini dilakukan kedua kementerian tersebut.
”Apakah pemulihan dan pelindungan gambut oleh lembaga selevel Kemenhut dan KLH tidak berjalan? Apa tujuan dan target pembentukan badan baru ini: memulihkan gambut sepotong-sepotong atau dalam konteks lanskap?” ujar Sapta.
Pentingnya Regulasi yang Kuat
Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan regulasi perlindungan gambut yang kuat dan menyeluruh berbasis lanskap, termasuk regulasi yang jelas untuk memulihkan gambut yang rusak akibat izin konsesi sawit dan hutan tanaman industri (HTI).
Selain kelembagaan, Greenpeace menyoroti rencana pemerintah yang akan menggunakan pendekatan berbasis desa dalam pencegahan karhutla.
Menurut Greenpeace, masyarakat desa memang memiliki peran penting dalam pencegahan kebakaran, tetapi desa tidak dapat ditempatkan sebagai satu-satunya titik utama pencegahan. Persoalan struktural yang memengaruhi kondisi ekologis kesatuan hidrologis gambut (KHG), menurut organisasi tersebut, juga perlu ditangani.
Sementara itu, pemerintah menyatakan pendekatan pencegahan berbasis desa menjadi salah satu strategi BPGMN. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan masyarakat desa akan dilibatkan karena dinilai memiliki kedekatan dengan sumber daya di lingkungan sekitarnya.
BRIN juga akan mendukung BPGMN dalam penguatan sistem deteksi dini dan deteksi titik panas (hotspot), termasuk dengan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengantisipasi karhutla lebih dini.
