catrawarta.com - Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keputusan tersebut diambil setelah Prabowo memimpin diskusi bersama sejumlah ilmuwan, akademisi, peneliti, serta perwakilan lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Pertemuan itu membahas tata kelola gambut dan mangrove serta strategi pencegahan karhutla.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN akan menjadi lembaga yang langsung berada di bawah Presiden. Badan tersebut nantinya akan melibatkan ilmuwan dan profesional serta didukung anggaran yang memadai.
”Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli.
Upaya Pencegahan Karhutla
Menurut dia, pembentukan BPGMN diarahkan untuk mengedepankan upaya pencegahan karhutla. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi.
”Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” katanya.
Raja Juli menjelaskan BPGMN akan berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan sebelum dibubarkan.
Enam Provinsi Miliki Lahan Gambut
Badan baru tersebut akan diprioritaskan untuk melakukan pencegahan karhutla, terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Raja Juli menyebut pembentukan BPGMN juga menunjukkan keterbukaan Presiden dalam menerima masukan, evaluasi, dan kritik dari kalangan ilmuwan.
”Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan,” tuturnya.
BRIN Perkuat Deteksi Dini dengan AI
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan lembaganya akan mendukung kerja BPGMN, terutama dalam penguatan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas atau hotspot.
”BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot,” ujar Arif.
Menurut Arif, BRIN selama ini telah melakukan pemantauan dan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Ke depan, teknologi tersebut akan terus dikembangkan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI).
”Sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” katanya.
Desa sebagai Basis Utama
Selain teknologi, Arif mengatakan Presiden Prabowo menekankan pentingnya pencegahan karhutla secara presisi dengan menjadikan desa sebagai basis utama.
Masyarakat desa dinilai memiliki kedekatan dengan lingkungan dan sumber daya di sekitarnya sehingga dapat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
”Pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” ujar Arif.
Teknologi hingga Sumber Penghidupan
Dalam pertemuan tersebut, para ilmuwan dan pemerintah juga membahas sejumlah teknologi untuk mencegah dan menangani kebakaran di kawasan gambut.
Beberapa teknologi yang dibahas antara lain water injection, pembangunan pompa air di tingkat desa, serta penggunaan bahan alternatif untuk pemadaman api.
Selain aspek teknologi, pembahasan juga mencakup aspek ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hidrologi gambut.
Arif mengatakan sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut sehingga strategi pengelolaan gambut juga perlu mempertimbangkan sumber penghidupan masyarakat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Alternatif Sumber Penghidupan
Untuk jangka panjang, sagu disebut sebagai salah satu alternatif sumber penghidupan. Tanaman tersebut membutuhkan waktu sekitar delapan tahun untuk mencapai tahap produksi. Sementara kopi dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan jangka menengah dan tanaman hortikultura untuk jangka lebih pendek.
”Jadi, mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden agar tetap dicarikan solusi ekonominya dengan berbagai teknologi yang ada,” kata Arif.
Pembentukan BPGMN diharapkan menjadi bagian dari perubahan pendekatan pemerintah dalam menangani karhutla, dari penanganan setelah kebakaran terjadi menjadi pencegahan yang lebih dini, berbasis teknologi dan melibatkan masyarakat di tingkat desa.
