catrawarta.com - Sebanyak 620 pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) terungkap masuk kategori pelanggaran disiplin berat setelah menjalani proses pendalaman terkait dugaan keterlibatan dalam judi online (judol).
Jumlah tersebut merupakan hasil verifikasi internal terhadap lebih dari 1.900 pegawai yang sebelumnya terindikasi melakukan transaksi judol berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Temuan itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Dari hasil penelusuran, 620 pegawai atau 32,63 persen dinilai melakukan pelanggaran yang masuk kategori berat dan dikenai sanksi sesuai status kepegawaiannya.
Masuk Kategori Pelanggaran Berat
Saifullah Yusuf menjelaskan angka 620 tersebut diperoleh setelah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap laporan PPATK.
Sebelumnya, lebih dari 1.900 pegawai Kemensos di tingkat pusat maupun daerah tercatat terindikasi terlibat transaksi judi online.
Nilai transaksi yang ditemukan juga beragam, dengan rata-rata sekitar Rp4 juta dan akumulasi tertinggi mencapai lebih dari Rp2 miliar.
Setelah proses klarifikasi, keterlibatan pegawai kemudian dipetakan berdasarkan tingkat pelanggaran disiplin.
“Nah dari hasil pendalaman, pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat sebanyak 620 pegawai atau 32,63,” ungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangannya, dikutip Selasa (6/10/2026).
Di luar kelompok tersebut, Itjen Kemensos mencatat 719 pegawai atau 37,84 persen melakukan pelanggaran disiplin ringan, sedangkan 561 pegawai atau 29,53 persen masuk kategori pelanggaran sedang.
Sanksi Berbeda
Bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pelanggaran berat dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bukan atas permintaan sendiri.
Sementara bagi PNS, sanksinya dapat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat yang bukan atas permintaan sendiri.
Kemensos juga telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/MS/KP.06.08/9/2026 terkait penjatuhan hukuman disiplin berat terhadap salah seorang PNS. Dalam keputusan tersebut, pegawai bersangkutan dibebaskan dari jabatannya dan ditempatkan sebagai pejabat pelaksana selama 12 bulan.
Saifullah menegaskan penanganan terhadap kasus tersebut tidak berhenti pada pemberian sanksi. Kemensos juga berencana memperkuat sistem pengawasan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi di lingkungan kementerian.
“Seterusnya kami akan memperkuat pengawasan. Kami tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas yang terukur jika masih ada pegawai yang melanggar sumpah jabatan dan kode etik,” tegas Mensos Saifullah.
