catrawarta.com - Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengetok palu putusan terkait perselisihan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam gelaran Pilpres 2024. Persidangan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang digelar secara terbuka di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa (6/10/2026) malam tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim MK menolak seluruh gugatan yang dilayangkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana beserta 11 pemohon lainnya.
Gugatan tersebut sebelumnya mempersoalkan keabsahan bukti kelulusan tingkat SMA/sederajat milik Gibran serta aturan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Namun, setelah melalui rangkaian persidangan pembuktian yang berlangsung sejak pertengahan September, Majelis Hakim menilai seluruh dalil permohonan pemohon tidak berdasar serta pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang tepat untuk mengajukan permohonan tersebut.
MK Sebut Gibrak Tak Punya Ijazah SMA
Hakim MK, Adies Kadir yang membacakan putusan mengatakan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah Gibran.
Tidak ada yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Kendari demikian, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon.
Sukarelawan Gibran Apresiasi Hakim
Menanggapi hasil putusan tersebut, Ketua Umum Relawan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, menyambut baik dan mengapresiasi ketegangan serta profesionalisme Sembilan Majelis Hakim MK yang telah memutus perkara sesuai koridor hukum dan undang-undang pemilu yang berlaku.
Andi menegaskan bahwa putusan ini menjadi titik terang sekaligus jawaban tegas atas segala tuduhan miring yang selama ini dialamatkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
”Kita melihat apa yang terjadi dan dicatat oleh sembilan majelis hakim yang mulia bahwasannya semua permintaan mereka adalah ditolak. Artinya, apa yang selama ini mereka glorifikasikan dan katakan bahwa Mas Gibran cacat konstitusi atau tidak mampu memimpin negara ini, akhirnya kebenaran itu menunjukkan bahwasannya Mas Gibran adalah pemimpin Indonesia ke depan,” ujar Andi Azwan kepada para jurnalis seusai persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026) malam.
Lebih lanjut, Andi memaparkan bahwa seluruh keterangan serta argumentasi yang disampaikan oleh pihak relawan selaku Pihak Terkait telah dipertimbangkan dan diambil sepenuhnya oleh Majelis Hakim dalam merumuskan putusan. Menurutnya, putusan ini bukan sekadar kemenangan bagi kubu pemerintah, melainkan bentuk tegaknya keadilan dan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kepastian hukum. Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang terus memberikan kekuatan moral kepada seluruh lapisan masyarakat.
”Hari ini kebenaran dan keadilan sudah menempatkan diri di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, dan hari ini kebenaran kami adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kekuatan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyejahterakan dan memajukan bangsa Indonesia bersama Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka,” tuturnya.
Hormati Keputusan Hakim
Di lokasi yang sama, perwakilan tim hukum dan jajaran relawan mengimbau seluruh pihak, terutama kubu pemohon dan elemen masyarakat yang berseberangan, untuk menghormati putusan lembaga tinggi negara tersebut. Pihaknya menegaskan tidak akan mengambil langkah hukum lanjutan karena putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Oleh karena itu, ia meminta semua spekulasi dan tuduhan tuduhan yang memicu polemik di masyarakat segera dihentikan.
”Alhamdulillah malam ini adalah putusan Majelis Hakim yang terhormat bahwasannya semua apa yang dimohonkan dan didalilkan sudah diputuskan oleh Mahkamah bahwa semuanya ditolak. Semoga ini menjadi akhir dari upaya mencari-cari kesalahan dan kelemahan pemerintahan. Kami berharap ke depan tidak ada lagi yang berpikir mencari kelemahan orang lain, tetapi bagaimana kita memajukan bangsa dan negara ini,” tegas perwakilan relawan.
Seruan serupa juga disampaikan oleh tokoh perwakilan relawan lainnya yang meminta publik agar tidak lagi membuat kegaduhan politik yang dapat mengganggu kestabilan nasional. Ia menekankan pentingnya sikap dewasa dalam berdemokrasi, di mana pihak yang kalah harus mampu menerima hasil persidangan secara lapang dada demi kepentingan nasional yang lebih besar.
”Sudahlah, berhenti membuat kegaduhan. Sekarang saatnya berpikir bagaimana membantu pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden menuju Indonesia Emas, tidak usah bikin gaduh lagi. Kita pegang satu prinsip saja: yang kalah harus menerima kegagalan. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama mendukung penuh seluruh program pemerintah dan fokus membangun negara ini,” pungkasnya.
