catrawarta.com - Pejabat publik belakangan ini kerap memantik respons sinis dari masyarakat. Bukan karena substansinya keliru, namun karena cara penyampaiannya terasa dangkal, normatif, bahkan terkesan menggurui. Ajakan untuk mengadu melalui kanal resmi alih-alih media sosial, atau imbauan hemat gas dengan mematikan kompor setelah masakan matang, adalah contoh paling mutakhir dari gejala ini.
Secara logika, tidak ada yang salah. Bahkan, semua itu benar. Namun di ruang publik yang sarat emosi, pengalaman hidup, dan ketimpangan struktural, kebenaran yang disampaikan tanpa empati justru berubah menjadi ironi. Masyarakat tidak semata menilai isi pesan, tetapi juga konteks, sensitivitas, dan kesadaran sosial dari penyampainya. Di sinilah letak persoalan utamanya yaitu kegagalan membaca rasa publik.
Masyarakat hari ini hidup dalam tekanan yang kompleks—ekonomi yang tidak stabil, harga kebutuhan yang fluktuatif, serta layanan publik yang belum sepenuhnya responsif. Dalam situasi seperti itu, pernyataan yang terlalu sederhana justru terasa mereduksi persoalan. Ajakan hemat energi, misalnya, akan terdengar berbeda jika disampaikan bersamaan dengan komitmen negara menertibkan pemborosan di sektor industri besar atau efisiensi anggaran pemerintah. Tanpa itu, publik mudah menangkapnya sebagai beban yang kembali dilimpahkan kepada rakyat.
Fenomena ini semakin diperkuat oleh karakter media sosial yang serba cepat, reaktif, dan cenderung satir. Ruang digital tidak memberi banyak ruang bagi nuansa. Ia menyederhanakan, memotong, dan seringkali membalik makna. Pernyataan yang kurang tajam atau tidak sensitif akan dengan mudah menjadi bahan olok-olok. Dalam ekosistem seperti ini, pejabat publik dituntut bukan hanya benar secara substansi, tetapi juga cermat dalam narasi.
Respons sinis masyarakat juga mencerminkan persoalan yang lebih dalam yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat. Ketika trust melemah, bahkan pernyataan yang benar pun akan dicurigai. Publik tidak lagi sekadar mendengar apa yang dikatakan, tetapi mempertanyakan motif, konsistensi, dan integritas di baliknya. Ini adalah alarm serius bagi tata kelola pemerintahan.
Komunikasi publik sejatinya bukan sekadar menyampaikan pesan, melainkan membangun jembatan antara kebijakan dan pengalaman rakyat. Ia menuntut empati, kedalaman analisis, serta kemampuan membaca situasi sosial secara utuh. Tanpa itu, komunikasi akan terjebak pada formalitas—benar di atas kertas, tetapi kosong di hati publik.
Para pejabat perlu menyadari bahwa di era keterbukaan informasi, setiap kata memiliki konsekuensi. Pernyataan bukan lagi sekadar informasi, melainkan representasi dari kepekaan, kecerdasan, dan keberpihakan. Ketika ucapan terasa jauh dari realitas rakyat, yang muncul bukan kepatuhan, melainkan resistensi.
Karena itu, yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar pejabat yang pandai berbicara, tetapi pemimpin yang mampu merasakan. Bukan hanya komunikator yang benar, tetapi komunikator yang relevan.
Pada akhirnya, publik tidak menuntut kesempurnaan. Mereka hanya ingin didengar, dipahami, dan diperlakukan sebagai subjek, bukan objek. Di titik itulah, komunikasi publik menemukan maknanya—bukan sebagai instruksi, melainkan sebagai dialog. Dan tanpa dialog yang jujur, setiap kebenaran berisiko terdengar seperti kekeliruan.
