catrawarta.com - Tentara kok mikir. Tentara itu laksanakan apa yang menjadi perintah atasan. Selesaikan misi sebaik mungkin, jangan pulang kalau gagal. Pulang tinggal nama adalah pengabdian terbaik.
Itu kira-kira ideologi yang bertahta di benak para prajurit. Soal negara adalah soal hidup mati. Pada titik itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman menjadi lokomotif dan teladan para prajurit. Secara bergelombang, para prajurit dikirim ke berbagai medan, baik di dalam maupun luar negeri, serta menyelesaikan berbagai konflik. TNI didirikan untuk itu, sebagai pilar utama ketahanan dan kedaulatan negara.
Sempat terlibat dalam berbagai konflik politik, era demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin hingga muncul konsep jalan tengah, TNI atau saat itu ABRI menjadi penopang utama berdirinya Orde Baru. Soeharto menata ABRI sebagai bagian fondasi kekuasaannya. Muncul istilah ABG, yakni ABRI, Birokrasi dan Golkar. Aman berkuasa lebih dari 30 tahun, Soeharto tumbang, karena perubahan zaman, pada 1998.
Di pengujung periode Orde Baru, nama Agus Widjojo moncer sebagai bagian generasi penerus TNI yang memiliki pemikiran maju dan progresif. Bersama Susilo Bambang Yudhoyono (Kepala Staf Sosial Politik ABRI), dan Prabowo Subianto (Komandan Kopassus), Agus Widjojo yang pernah menjabat Kepala Staf Teritorial ABRI tak takut menghadiri diskusi dengan kelompok pro demokrasi yang sering berseberangan dengan pemerintahan Orde Baru. Lahir pada 8 Juni 1947, putra Mayjen Sutoyo Siswomihardjo yang dibunuh PKI, Agus Widjojo termasuk segelintir perwira tinggi yang terlibat dalam reformasi TNI.
Dalam pandangannya, reformasi TNI adalah mengubah peran dan kewenangan TNI sesuai semangat dan dinamika zaman. Sesuai Paradigma Baru TNI, yang mulai disusun sejak 1999 dan selalu disempurnakan, peran sosial politik TNI semakin dikurangi dan lebih fokus pada doktrin pertahanan. Dwifungsi ABRI yang menjadi senjata Orde Baru, sehingga menjadi salah satu agenda reformasi untuk dihapuskan, mulai dikurangi antara lain dengan meniadakan Fraksi TNI/Polri di MPR/DPR.
Dalam pandangan Widjojo, demokratisasi TNI bukan melucuti senjata, karena Konstitusi memberi kewenangan untuk itu, tetapi secara bertahap lebih pada upaya menempatkan elemen bangsa untuk berdiri pada barisan terdepan. TNI tak harus mendominasi peran tetapi segala penugasan perannya harus sesuai dengan semangat demokrasi.
Maka baginya agak aneh jika beberapa pihak menarik kembali peran TNI dalam kancah perpolitikan nasional. Politik TNI adalah politik kenegaraan, itu sikap dasar peletak dasar Sapta Marga, Jenderal Sudirman. Baginya, pemerintahan sipil harus percaya diri dalam menggerakkan dinamika pembangunan. Itu wujud kepercayaan TNI yang mestinya didukung semua elemen bangsa. Namun, yang kemudian terjadi justru perlambatan bahkan kemunduran atas reformasi TNI.
Selain ikut mendesain Reformasi TNI dan Paradigma Baru TNI, Widjojo banyak menelorkan pemikiran terkait posisi dan peran TNI. Pernah menjadi Wakil Ketua MPR dari Fraksi TNI/Polri (2001-2003), bersama Ketua MPR Amien Rais, Widjojo dengan penuh kesadaran sejarah membawa gerbong TNI keluar dari gedung parlemen. Itulah babak akhir kehadiran TNI/Polri di Senayan.
Meskipun lahir dari keluarga prajurit dan sempat diterjunkan dalam Operasi Seroja (Timtim) dan Papua, naluri kemanusiaannya tak pernah padam. Widjojo termasuk aktif dalam memediasi dan mempertemukan korban tragedi 1965. Melalui Forum Silaturahmi Anak Bangsa, dia mengajak anak bangsa untuk menatap masa depan dengan penuh optimisme dan kebersamaan. Sempat menjadi Gubernur Lemhanas (2016-2022), Agus Widjojo memiliki jabatan terakhir sebagai Duta Besar Filipina (2022-2026).
Sesekali, di tengah kesibukannya, kami berdiskusi tentang beragam tema dalam WAG Forum Demokrasi dan Kemanusiaan. Celethukannya sering membuat kami tertawa. Kini, kita kehilangan tokoh TNI yang berintegritas, jujur dan humanis. Letjen TNI Agus Widjojo wafat pada 8 Februari 2026 di RSPAD Gatot Subroto pukul 20.15 Wib.
Selamat jalan, Jenderal. Pemikiran dan karyamu abadi, semoga menjadi amal di keabadian. Amin
