Akademisi dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti turut menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Ekonom dan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Media Wahyudi Askar, menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana, selaku pemohon perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengorbankan independensinya demi meloloskan kandidat yang dinilai tidak memenuhi syarat formal pendidikan SMA atau sederajat.
Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Selasa (6/10/2026) pukul 20.00 WIB.
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyampaikan sejumlah kesimpulan terkait persidangan permohonan diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang saat ini berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Konstitusi meminta keterangan Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura dan Canberra, Australia dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).