catrawarta.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mendesak Menteri Keuangan yang baru, Suahazil Nazara, untuk segera membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran yang digulirkan pada era Menteri Purbaya Yudhi Sadewa. Kebijakan pemotongan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Keistimewaan (Danais) tersebut dinilai telah menekan kapasitas belanja daerah serta mengancam keberlangsungan berbagai program prioritas.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran yang dipaksakan dari pusat telah berdampak buruk bagi kelangsungan pembangunan di wilayahnya.
”Sebab pemangkasan alokasi fiskal oleh pusat telah menggerus postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara dramatis,” tegas Eko Suwanto pada Selasa (15/9/2026).
Alokasi Dana Desa Terdampak
Eko menjelaskan, merujuk pada Perda APBD DIY Nomor 9 Tahun 2025 dan Pergub DIY Nomor 56 Tahun 2025, postur Belanja Daerah DIY semula dialokasikan sebesar Rp5,4 triliun. Namun, terbitnya Berita Acara pemangkasan usai rapat bersama Kementerian Keuangan membuat alokasi Danais merosot drastis dari angka awal Rp1,5 triliun.
”Dana Keistimewaan turun signifikan di angka Rp581 Miliar dan Belanja Daerah turun menjadi Rp4,8 triliun,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dampak kebijakan efisiensi ini tidak berhenti di tingkat provinsi saja, tetapi turut menghantam alokasi Dana Desa di empat kabupaten se-DIY dengan rata-rata penurunan mencapai 74 persen. Kabupaten Bantul mencatatkan pangkasan tertinggi hingga 78 persen, disusul Kabupaten Sleman sebesar 75 persen, serta Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo yang masing-masing terpotong 71 persen.
Melumpuhkan Layanan Publik
Kondisi fiskal yang menyempit ini dikhawatirkan dapat melumpuhkan pelayanan publik mendasar di level akar rumput, seperti percepatan penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, hingga mitigasi bencana.
”Semoga Menkeu yang baru, Suahazil Nazara berani batalkan pemangkasan transfer ke daerah. Peningkatan alokasi fiskal pusat sangat diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyusun rencana pembangunan yang terukur dan menyentuh kebutuhan langsung masyarakat,” ujar Eko menambahkan.
Guna mencegah persoalan serupa berulang, DPRD DIY mendesak Kemenkeu di bawah pimpinan Suahazil Nazara segera menginisiasi ruang dialog bersama pemda, akademisi, dan publik untuk menata ulang regulasi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
”Ke depan, Menkeu yang baru perlu membuka diri untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, serta membangun dialog bersama masyarakat, perguruan tinggi serta Pemerintahan Daerah khususnya tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Kita perkuat Otonomi Daerah dengan semangat membangun Indonesia,” tutur Eko.
Pangkas Kegiatan Rutin
Sebelumnya, pengetatan anggaran ini telah memaksa Pemerintah Provinsi DIY melakukan penghematan secara masif di lapangan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bahkan telah memerintahkan jajarannya untuk memangkas kegiatan rutin seminar hingga menunda proyek infrastruktur tertentu demi mengamankan kebutuhan pokok warga.
”Jalan lingkungan enggak usah dibangun dengan aspal, tapi dengan conblock,” kata Sultan Hamengku Buwono X pada 12 Agustus 2026 lalu.
Sultan menegaskan bahwa seluruh langkah penghematan anggaran ini difokuskan penuh untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah situasi global yang tidak menentu.
”Dulu orang ngomong globalisasi, pasar bebas. Sekarang ngomong kepentingan rakyat dahulu, ya. Yang lebih penting: masyarakat tetap bisa makan,” tandas Sultan.
