catrawarta.com - Implementasi sejumlah program prioritas berskala besar pemerintah di tingkat desa dinilai berisiko menggerus ruang fiskal dan berpotensi menimbulkan beban baru bagi perekonomian masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk ”1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi” yang diselenggarakan oleh Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Minggu (27/9/2026).
Para akademisi dan peneliti menyoroti efisiensi serta skema pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ekonom UGM, Elan Satriawan PhD mengungkapkan bahwa meskipun program MBG dan KDMP mengusung niat yang baik, pola pelaksanaannya menyimpan kerentanan teknis. Secara khusus, Elan menyoroti pembiayaan KDMP yang memanfaatkan skema pinjaman dengan penjaminan dana desa. Model ini sangat berisiko apabila unit usaha yang dibangun gagal menghasilkan pendapatan untuk menutup kewajiban pembayaran pinjaman.
”Keterbatasan anggaran daerah dapat berpengaruh pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur dasar,” tuturnya.
Pentingnya Fleksibilitas Anggaran
Selain risiko pada anggaran daerah, Elan juga menekankan pentingnya fleksibilitas anggaran dalam sistem perlindungan sosial agar mampu merespons guncangan ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun bencana alam melalui skema Adaptive Social Protection.
”Persoalan perlindungan sosial tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan data, tapi juga fleksibilitas anggaran. Ketika muncul kelompok masyarakat baru yang memenuhi kriteria penerima bantuan akibat suatu guncangan, sistem penganggaran yang kaku dapat membuat kelompok tersebut belum dapat segera memperoleh perlindungan,” ucapnya.
Senada dengan hal itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky SE MSc membeberkan bahwa program MBG dan KDMP menyerap porsi anggaran yang sangat dominan. Dampaknya, alokasi untuk sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, hingga mitigasi bencana menjadi sangat terbatas.
”Kalau kita lihat sekarang dengan semakin sedikitnya ruang fiskal yang kita miliki untuk mengatasi risiko, untuk membangun kapasitas daerah atau bahkan untuk agenda pembangunan lain, opportunity cost-nya semakin mahal,” tuturnya.
Gerak Pemda Terbatas
Riefky juga menyoroti penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga hampir Rp300 triliun yang kian mempersempit ruang gerak pemerintah daerah.
”Kondisi ini mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan lokal,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa keterbatasan fiskal ini sangat mengkhawatirkan di sektor kebencanaan, mengingat cadangan anggaran bencana nasional yang berada di kisaran Rp5 triliun per tahun jauh memprihatinkan dibanding estimasi kebutuhan pemulihan yang mencapai Rp22 triliun.
”Kalau kita lihat dari angkanya, cadangan bencana sekitar Rp5 triliun per tahun jauh sekali di bawah estimasi kebutuhan pemulihan sekitar Rp22 triliun,” ungkap Riefky.
Perlu Transparansi Danantara
Sisi independensi lembaga dan peran pembiayaan negara turut mendapatkan kritik dari peneliti LPEM FEB UI lainnya, Mervin Goklas. Mervin mempertanyakan mandat baru Bank Indonesia yang kini juga dibebani target pertumbuhan ekonomi, serta menyoroti transparansi lembaga pengelola investasi negara seperti Danantara.
”Posisi BI semakin dipertanyakan apakah sebetulnya Bank Indonesia fokus dalam stabilitas atau juga mengejar pertumbuhan yang pada akhirnya mendukung pemerintah,” tuturnya.
Mervin menyinggung soal alokasi dana publik yang begitu masif ke sektor desa tanpa diimbangi keterbukaan informasi.
”Banyak yang dialokasikan oleh Danantara kepada KDMP dan di saat yang sama laporan keuangan Danantara belum kami terima hingga sekarang untuk kita analisis. Apa yang bisa kita analisis kalau laporan keuangannya tidak tersedia?” katanya.
Negara Ganggu Bisnis
Dari perspektif iklim usaha, Ekonom Universitas Padjadjaran, Titik Anas, menyampaikan bahwa intervensi negara dalam skala besar berpotensi mengganggu ekosistem bisnis lokal jika tidak menerapkan prinsip competitive neutrality.
Hal itu berdampak pada efisiensi bisnis, di mana posisi Indonesia dalam World Competitiveness Report 2026 masih tertahan di peringkat 48.
”Perkembangan di klaster ini bergerak tidak merata dan sarat akan paradoks. Pemerintah telah menunjukkan sejumlah perbaikan administratif, namun di saat yang sama muncul intervensi negara berskala masif yang berisiko menciptakan sumber persoalan baru,” paparnya.
Anggaran Perlindungan Sosial
Titik juga mengkritisi alokasi anggaran perlindungan sosial 2026 sebesar Rp508,2 triliun yang dinilai kurang tepat sasaran karena sistem pendataan yang statis.
”Masalah krusialnya adalah bansos kita tidak berkarakter adaptif. Sangat statis sehingga banyak orang yang terexclude walaupun dia berhak untuk mendapatkan bantuan. Ada yang terinclude walaupun dia tidak berhak mendapatkan bantuan,” katanya seraya merekomendasikan pembentukan dynamic social registry serta penguatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Sebagai penutup, Peneliti National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Ega Kurnia Yazid, mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan kebijakan masa lalu yang berdampak buruk pada lingkungan dan sosial, seperti proyek food estate yang berkontribusi pada lonjakan deforestasi hingga 66 persen atau mencapai 433 ribu hektar pada 2025.
”Pemerintah hari ini mencoba mengulangi kesalahan yang mirip dengan skala yang jauh lebih besar, misalnya seperti agenda food estate maupun agenda deforestasi,” ujarnya.
Ega menekankan pentingnya pemerataan kualitas pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Hal yang perlu didorong adalah beyond GDP. Delapan persen harus terdistribusi, tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sebisa mungkin semua elemen masyarakat harus menikmatinya.
