catrawarta.com - Ambisi besar Pemerintah Indonesia untuk mengejar target kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 Gigawatt (GW) menyimpan tantangan serius. Jika tidak dikelola dengan strategi yang matang, proyek raksasa berisiko menjadikan Indonesia sekadar pasar bagi teknologi Tiongkok ketimbang menjadi pemain mandiri dalam transisi energi global.
Pakar ekonomi energi dari UMY, Dr Dessy Rachmawatie memperingatkan adanya potensi kerugian nilai tambah jika pemerintah hanya berfokus pada angka kapasitas. Tanpa penguatan industri domestik, ketergantungan terhadap impor teknologi akan semakin dalam.
”Jika proyek itu gagal, kita hanya akan menjadi pasar bagi Tiongkok untuk mengekspor teknologi yang telah mereka kembangkan. Kita tidak memperoleh nilai tambah yang signifikan,” tandas Dessy.
Dominasi Produk Tiongkok
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu menyoroti dominasi produk panel surya Tiongkok yang saat ini mencengkeram pasar global. Menurutnya, tanpa kebijakan yang mewajibkan transfer teknologi dan pembangunan industri komponen dalam negeri, Indonesia hanya akan menjadi konsumen pasif di tengah tren energi hijau.
Dessy membandingkan langkah Indonesia dengan rekam jejak Tiongkok yang membangun ekosistem energi terbarukan sejak awal 2000an. Alih-alih mengejar target instan, Tiongkok fokus membangun sistem, mendorong inovasi domestik, serta menyiapkan skema pembiayaan yang berkelanjutan selama puluhan tahun.
”Tiongkok membangun sistemnya terlebih dahulu selama puluhan tahun. Hasilnya, mereka menguasai pasar global. Indonesia justru sebaliknya, menetapkan target angka terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan sistemnya,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa proyek 100 GW PLTS seharusnya dipandang sebagai penggerak ekonomi nasional, bukan sekadar program kelistrikan teknis. Program tersebeut memiliki potensi besar untuk membuka lapangan kerja luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah pelosok.
Akses Nyata ke Pelosok
Dessy mencontohkan dampak nyata akses energi di Desa Kubu, Karangasem, Bali. Berdasarkan penelitiannya, desa tersebut baru menikmati listrik pada 2016 setelah penantian panjang, yang membuktikan bahwa kehadiran energi mampu mengubah tatanan sosial-ekonomi masyarakat secara drastis.
”Potensinya sangat besar. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kita hanya akan melihat peningkatan angka kapasitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya lagi.
Di tengah dinamika geopolitik global, kebijakan energi terbarukan dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, prasyarat utamanya adalah kesiapan infrastruktur pendukung dan keterlibatan serius industri manufaktur dalam negeri.
Dessy mengingatkan program tersebut merupakan pertaruhan besar bagi masa depan energi Indonesia. Keberhasilan target 100 GW akan sangat bergantung pada kemauan pemerintah untuk beralih dari sekadar pembeli menjadi produsen teknologi.
