catrawarta.com - Kepedulian terhadap perwujudan keadilan harus ditandai dengan keberanian menjaga tradisi berpikir kritis. Berbagai persoalan ketidakadilan kerap dibiarkan tumbuh karena lemahnya sikap kritis, baik dari negara maupun masyarakat.
“Saya ingin mengatakan bahwa kegagapan kita pada negara sering kali terlihat pada persoalan ketidakadilan dan kecenderungan membiarkan praktik-praktik pengingkaran serta pelanggaran menjadi sesuatu yang bernapas,” ujar Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Arie Sujito S. Sos, M. Si dalam orasi politiknya.
Pidato politik Dr. Arie Sujito tersebut dalam rangka HUT Sanggar Maos Tradisi (SMT) ke-9 di Griya Taman Asri Karanglo Baru Blok C Donoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta, Minggu 25 Januari 2026.
HUT ke-9 sekaligus Launching komunitas SMT yang mengambil Tema: Jangan Alergi Kritik dimeriahkan dengan monolog, pembacaan puisi, pentas musik cuap cuap, stand up comedy. Hadir dalam kesempatan itu: Anggota DPR RI Toto Hedianto, Dr. Heru Nugroho (Dosen Sosiologi UGM, Dr. Dody Ambardi (Dosen Ilmu Komunikasi UGM), Anang Batas (MC), Dibyo Primus, Eko Winardi (Monolog) dan para aktivis 1990 -1998.
Ia menyebut ketergantungan terhadap imperialisme global sebagai realitas yang tidak bisa dipungkiri. Namun, menurutnya, kondisi tersebut juga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masih terdapat banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan keadilan, terutama melalui solidaritas dan keberpihakan pada kelompok rentan.
Arie menyinggung peristiwa bencana di Sumatera yang melanda tiga provinsi akibat badai, siklon, serta dampak perusakan lingkungan yang berlangsung secara sistematis. Peristiwa tersebut, kata dia, menjadi contoh nyata bagaimana praktik ketidakadilan dan pembiaran berdampak langsung pada masyarakat miskin dan kelompok yang dilemahkan.
“Praktik marginalisasi akibat relasi dengan perusahaan menunjukkan bahwa mereka yang miskin dan lemah adalah kelompok yang paling mudah tersingkir, tereksklusi, dan termarginalisasi,” katanya.
Ia mempertanyakan sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya terhadap korban, termasuk dalam isu kemanusiaan lintas negara, seperti persoalan penjara dan konflik. Menurut Arie, solidaritas internasional justru kerap dilemahkan secara sistematis atas nama kedaulatan, padahal persoalan kemanusiaan membutuhkan kerja bersama.
“Ajakan untuk perdamaian tidak cukup. Perdamaian harus disertai keadilan. Karena itu, solidaritas harus dimaknai sebagai cara untuk meneguhkan keadilan tersebut,” ujarnya.
Dalam konteks demokrasi, Arie menekankan pentingnya memperkuat partisipasi sipil dari level paling dasar. Ia menyebut pedagang pasar, tukang bakso, penjahit, hingga pekerja informal lainnya sebagai kekuatan rakyat yang perlu diyakinkan bahwa mereka adalah subjek perubahan.
“Mereka harus dibantu karena sering kali tidak terartikulasi di ruang-ruang publik,” kata Arie.
Ia juga mengkritik kondisi ruang publik virtual yang dinilainya semakin dipenuhi isu-isu tidak substansial dan menjauh dari kepentingan rakyat. Isu-isu personal elite politik, menurutnya, kerap menyedot energi publik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Isu-isu seperti itu tidak ada hubungannya dengan rakyat, tetapi justru mengotori ruang publik dan menukar perhatian kita dari persoalan yang sesungguhnya,” ujarnya.
Meski demikian, Arie menyatakan tetap optimistis terhadap generasi muda. Ia menilai anak-anak muda bukan generasi apolitis, melainkan memiliki cara berpolitik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Karena itu, dibutuhkan dialog dan jembatan antargenerasi agar tradisi kritik tetap hidup dan produktif.
“Membangun tradisi kritik membutuhkan jembatan antargenerasi. Diperlukan dialog agar interpretasi kritis atas dunia baru bisa berkontribusi pada perubahan,” kata Arie.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya literasi dan aksi publik yang substansial, termasuk memanfaatkan teknologi dan ruang publik virtual secara lebih bermakna. Menurutnya, kebebasan dan teknologi seharusnya digunakan untuk menghadirkan agenda-agenda yang benar-benar dibutuhkan rakyat, bukan sekadar mengulang isu-isu dangkal.










