catrawarta.com - Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) akan melakukan pemeriksaan terhadap 532 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan menyusul terungkapnya kasus fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto mengatakan, penanganan dugaan pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan tidak hanya sebatas penonaktifan atau pencopotan pejabat yang terlibat.
Jika ditemukan bukti pelanggaran hukum, proses investigasi akan dilanjutkan untuk mengusut kemungkinan adanya unsur pidana.
“Kami tegaskan penanganan oknum tidak hanya berhenti pada penonaktifan atau pencopotan jabatan, tetapi juga mengusut potensi unsur pidana jika terbukti ada pelanggaran hukum,” kata Aries Marsudiyanto, Rabu (30/9/2026).
Dalam menjalankan investigasi tersebut, Bappisus menggandeng Ombudsman Republik Indonesia untuk menghimpun data secara komprehensif dan akurat.
Selain menindaklanjuti dugaan pelanggaran, pemerintah juga menyoroti persoalan kelebihan kapasitas (overcrowded) di berbagai lapas. Tingkat kelebihan kapasitas yang mencapai 80 persen dinilai membutuhkan pembenahan sistemik dengan melibatkan kementerian terkait.
Bappisus merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 pada 22 Oktober 2024.
Dirjen Pemasyarakatan Mundur
Kasus fasilitas mewah di Lapas Cibinong juga berujung pada pengunduran diri Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi. Pengunduran diri tersebut disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas persoalan yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah menerima surat pengunduran diri Mashudi pada Kamis (1/10/2026).
”Hari ini (Kamis) Menteri Imipas telah menerima surat pengunduran diri Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imipas, Akbar Hadi.
Akbar memastikan pengunduran diri tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
Sebelum pengunduran diri Mashudi, lima pejabat di Lapas Kelas IIA Cibinong telah dinonaktifkan menyusul terungkapnya keberadaan 10 unit rumah dengan fasilitas menyerupai apartemen yang diduga dihuni warga binaan.
