catrawarta.com - Bareskrim Polri terus mengintensifkan upaya diplomasi hukum untuk memulangkan tersangka kasus dugaan pencabulan santri, Syekh Ahmad Al Misry (SAM), yang kini terdeteksi berada di Mesir.
Kendati statusnya telah masuk dalam daftar Red Notice Interpol sejak 9 Juli 2026, penyidik di lapangan masih menghadapi ganjalan teknis terkait perbedaan aturan kewarganegaraan serta ketiadaan perjanjian ekstradisi bilateral antara Indonesia dan Mesir.
Kasus yang menjerat pendakwah kondang tersebut berawal dari laporan resmi pada 28 November 2025 atas dugaan kekerasan seksual terhadap lima santri laki-laki. Setelah melalui penanganan ketat, penyidik resmi menetapkan SAM sebagai tersangka pada 24 April 2026.
Berdasarkan hasil penyelidikan, tindakan tak terpuji tersebut diduga telah berlangsung sejak 2021 dengan modus menjanjikan fasilitas beasiswa kuliah di Mesir kepada para korban, hingga akhirnya puncaknya dilaporkan kembali oleh para korban pada akhir tahun lalu.
Kendala Ketimpangan Asas Kewarganegaraan
Kasubdit 2 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Faisal Febrianto, mengonfirmasi bahwa kendala utama pemulangan tersangka bersumber dari ketimpangan asas kewarganegaraan yang dianut oleh kedua negara. Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal, sementara hukum di Mesir memperbolehkan warganya memiliki paspor ganda.
”Terkait dengan warga negara ganda, pada saat si pelaku atau tersangka mengajukan menjadi WNI, otomatis karena kita tidak menganut kewarganegaraan ganda, salah satunya kewarganegaraan asli awal atau awal yaitu Mesir, pasti dilepas oleh yang bersangkutan. Namun yang terkait dengan kewarganegaraan awal, ternyata Mesir memiliki peraturan bisa memiliki kewarganegaraan ganda,” papar Kombes Faisal Febrianto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).
Faisal menjelaskan, kondisi hukum tersebut membuat status kewarganegaraan SAM di Mesir masih memerlukan penelusuran lebih lanjut dari otoritas diplomatik. Penyidik saat ini terus membangun komunikasi intensif dengan Kedutaan Besar Mesir di Jakarta guna mengonfirmasi kepastian status hukum tersangka di negara asalnya.
Tidak Ada Payung Hukum
Di samping persoalan status kewarganegaraan, ketiadaan payung hukum berupa perjanjian ekstradisi langsung antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mesir memaksa penyidik untuk menempuh skema kerja sama internasional alternatif. POLRI memaksimalkan jaringan kepolisian global guna mengeksekusi penangkapan dan pemulangan tersangka ke tanah air.
”Sampai saat ini untuk terkait ekstradisi, kami masih melakukan kerja sama dengan Interpol melalui Hubinter karena negara kita tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara Mesir. Jadi kami memilih jalur Interpol untuk melakukan pemulangan terhadap tersangka,” tegas Faisal.
Meski proses pemulangan menghadapi kerumitan yurisdiksi antarnegara, Bareskrim Polri memastikan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas. Kepolisian bersama Divisi Hubungan International (Divhubinter) terus berkoordinasi aktif dengan Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis, agar tersangka SAM dapat segera dibawa kembali ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
