catrawarta.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp311,2 miliar ke kas negara setelah menemukan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pada 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut merupakan hasil verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account milik SPPG di berbagai daerah.
“Kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak Rp 311,2 miliar dari hasil penelusuran yang kami temukan pada 414 SPPG atau dapur MBG yang kemudian kami kembalikan ke kas negara,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).
Menurut Sudaryono, hasil pemeriksaan menemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari rekening ganda (double account), dapur MBG fiktif, hingga dapur yang belum beroperasi tetapi telah memiliki alokasi dana.
Rincian Dana Dikembalikan
Sudaryono memaparkan, dana Rp 311,2 miliar yang telah dikembalikan ke kas negara berasal dari sejumlah bank penyalur, yakni:
- Rp137,5 miliar dari 121 SPPG melalui Bank BRI.
- Rp74 miliar dari 117 SPPG melalui Bank BNI.
- Rp71,6 miliar dari 129 SPPG melalui Bank Mandiri.
- Rp12,9 miliar dari 19 SPPG melalui Bank BSI.
- Rp15,3 miliar dari 28 SPPG melalui Bank BTN.
BGN memastikan proses penelusuran terhadap rekening SPPG masih terus dilakukan. Tidak menutup kemungkinan jumlah temuan maupun dana yang dikembalikan akan bertambah.
“Kita akan terus sisir apakah nanti ada tambahan lagi. Sampai saat ini kami menemukan 414 dapur dan telah mengembalikan Rp 311,2 miliar ke kas negara,” tegasnya.
Selain mengembalikan dana ke kas negara, BGN juga telah menyerahkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki kemungkinan adanya unsur pidana, termasuk dugaan tindak pidana korupsi.
Menurut Sudaryono, proses hukum diperlukan untuk memastikan apakah terdapat unsur mens rea atau niat jahat dalam penyalahgunaan anggaran tersebut.
“Apakah ada indikasi mens rea? Misalnya memang ada niat mencuri, ada niat korupsi atau menggelapkan dana, kami serahkan kepada penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, untuk diperiksa lebih lanjut,” katanya.
Hormati Putusan MK
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono juga menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menegaskan BGN sebagai lembaga pelaksana akan mengikuti setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah.
”Terkait keputusan MK, kami adalah lembaga pemerintah yang menjalankan operasional. Tentu kami akan melaksanakan apa pun keputusan negara dan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Sudaryono menambahkan, mekanisme tindak lanjut atas putusan MK menjadi kewenangan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR.
Menurutnya, pembahasan mengenai implikasi kebijakan anggaran lebih tepat disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
