catrawarta.com - Badan Gizi Nasional (BGN) dilaporkan telah menangguhkan atau melakukan suspend terhadap 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ribuan SPPG tersebut dinyatakan belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Adapun dari 1.276 SPPG tersebut, diketahui sejumlah 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran untuk mendapat pengakuan SLHS. Sementara 447 SPPG di antaranya telah melakukan pendaftaran namun dinyatakan tak lolos uji.
Lalu delapan SPPG di antaranya disebut hingga kini belum terkonfirmasi mengenai status SLHS. SPPG yang dihentikan sementara ini yakni terdiri atas 239 SPPG di Wilayah I (Sumatera), 927 SPPG di Wilayah II (Jawa), dan 110 SPPG di Wilayah III (di luar Sumatera dan Jawa).
Selain itu, 654 unit SPPG yang termasuk ke dalam kategori kritis telah disampaikan agar ditutup sementara dalam waktu tujuh hari jika tidak memenuhi aturan.
Bentuk Komitmen MBG
Keputusan mutlak ini disebut Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana di Jakarta merupakan komitmen BGN untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan para pejalar dalam mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sehingga dia menyebut, hal ini bukan sekadar perkara birokrasi yang bersifat administratif saja.
”Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi. SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar higienitas dan sanitasi,” kata Ketut dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Kamis (17/9/2026).
Disebut Perkuat Pengawasan
Di samping kebijakan suspend, BGN dilaporkan turut memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan langsung di sejumlah titik untuk memastikan kedisiplinan terhadap aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Tujuannya yakni untuk memastikan jika pihak-pihak terkait selalu mengutamakan kebersihan, kelayakan, hingga penerapan aturan yang berlaku tanpa penyimpangan.
”Kami juga akan mengecek langsung (on the spot) mengenai kelayakan dan standar SPPG di seluruh Indonesia. Inspeksi ini bertujuan murni untuk memastikan kelayakan, kebersihan, serta penerapan SOP dilaksanakan dengan benar tanpa toleransi kesalahan,” imbuhnya.
Produksi Dialihkan ke SPPG Terdekat
Guna memastikan tidak terjadinya gangguan pasokan terhadap sejumlah target sasaran, BGN telah mempersiapkan aturan pengalihan sementara dari SPPG ter-suspend ke SPPG paling dekat. Dengan demikian, MBG bakal terus dapat beroperasi tanpa gangguan.
”Penghentian sementara ini merupakan bagian dari proses mitigasi risiko dan pembinaan. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta dinas kesehatan setempat untuk memfasilitasi pemenuhan standar bagi SPPG yang masih memiliki itikad untuk beroperasi sesuai ketentuan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, operasional dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Ketut.
