catrawarta.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 07.30 WIB, Sabtu (15/8/2026), setelah gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
BMKG menyatakan gempa yang terjadi pada pukul 04.58 WIB tersebut dipicu aktivitas sesar naik (thrust fault) yang menyebabkan guncangan kuat dan berpotensi memicu tsunami.
Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, mengatakan hasil analisis menunjukkan gempa dangkal dengan kedalaman 15 kilometer itu bersumber dari aktivitas Flores Back-Arc Thrust.
”BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak,” kata Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu.
Gempa Susulan Terdeteksi 37 Kali
Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan hingga pukul 07.07 WIB tercatat 37 aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo berkisar M3,6 hingga M6,2. Dari puluhan gempa susulan tersebut, satu gempa dirasakan oleh masyarakat.
Wijayanto menjelaskan wilayah busur belakang Flores memiliki potensi gempa maksimum hingga M7,8–M7,9. Berdasarkan catatan sejarah, gempa besar pernah terjadi di kawasan tersebut pada 1992 dengan kekuatan M7,5 dan memicu kerusakan serta tsunami.
”Setelah hampir 30 tahun, pelepasan energi besar kembali terjadi di busur belakang Flores,” ujar Wijayanto.
Sejumlah Bangunan Rusak
Sementara itu, Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, melaporkan guncangan gempa menyebabkan sejumlah bagian tembok rumah sederhana roboh di wilayah Maumere, Manggarai Barat, dan Labuan Bajo.
Selain rumah warga, gempa juga dilaporkan menyebabkan kerusakan pada fasilitas Pelabuhan Maumere dan bangunan Hotel Jayakarta Bajo.
”Tim BMKG mulai hari ini diterjunkan langsung ke lokasi terdampak untuk melakukan survei kerusakan secara menyeluruh,” kata Teguh.
BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan mengikuti informasi resmi dari BMKG maupun pemerintah daerah.
