catrawarta.com - Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo pada Senin (7/9/2026) berlangsung memanas. Pertemuan yang membahas kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi tersebut mewarnai luapan kemarahan para orang tua siswa yang menuntut pertanggungjawaban penuh dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hingga saat ini, sejumlah siswa korban dugaan keracunan masih harus berjuang menjalani pemeriksaan dan perawatan medis intensif. Hal ini terjadi lantaran dugaan paparan racun telah menyerang organ vital para siswa, mulai dari gangguan saraf, kerusakan ginjal, hingga berdampak pada organ jantung.
Kekecewaan mendalam disampaikan oleh Fitriani br Sijabat, salah satu orang tua siswa SMAN 1 Berastagi, Agnesia Paruliana br Silitonga. Dalam forum RDP tersebut, Fitriani meluapkan kesedihannya atas kondisi sang anak yang kini menderita gangguan ginjal dan harus bolak-balik menjalani perawatan di rumah sakit.
Korban Keracunan Sakit Ginjal
”Anak saya kena ginjalnya, di mana hati nurani kalian? Terutama Kepala SPPG. Bapak punya anak atau tidak?” ucap Fitriani dengan nada emosional di depan anggota DPRD Karo.
Dia menegaskan bahwa dampak yang dialami anaknya sangat serius dan mengancam keselamatan jiwa. Selain itu, juga menyayangkan ketidakjelasan hasil laboratorium mengenai jenis kandungan berbahaya yang ada pada makanan konsumsi siswa.
”Ini anakku lemah di rumah, ini tentang nyawa. Anak saya sudah tiga kali bolak-balik rumah sakit. Dan saya viral di media sosial yang menanyakan racun apa yang terdeteksi di ikan itu. Sampai saat ini, kami tidak tahu,” lanjutnya.
Korban Keracunan MBG Trauma
Selain berdampak pada kesehatan fisik, peristiwa ini juga memicu trauma psikologis yang mendalam bagi para korban. Fitriani mengungkapkan bahwa anaknya yang sebelumnya dikenal aktif dan berprestasi kini mengalami perubahan mental yang signifikan akibat kondisi tubuhnya yang terus melemah.
”Anak saya itu salah satu yang berprestasi di SMAN 1 Berastagi, sekarang Pak, kondisinya melihat keramaian pun dia takut,” ujarnya.
Fitriani turut mengecam sikap pengelola SPPG yang dinilai tidak menunjukkan kepedulian serta tidak memberikan penanganan medis yang memadai bagi para korban. Hasil tes urine sang anak secara jelas mengindikasikan adanya infeksi bakteri.
”Terutama pihak SPPG, sampai mana pertanggungjawaban Bapak? Apakah kata maaf dan klarifikasi itu cukup? Tidak, itu tidak cukup. Dari tes urin, hasil anak saya positif ada bakteri,” imbuhnya.
Bantuan Pengobatan Minimal
Permasalahan penanganan medis dan efektivitas obat-obatan yang diberikan kepada siswa turut menjadi sorotan utama orang tua korban. Fitriani menilai bantuan pengobatan dari pihak terkait sangat minim dan tidak menyelesaikan sumber penyakit yang dialami anak-anak mereka.
”Harga obat yang dikonsumsi anak-anak kami Rp18.000, Rp20.000, yang paling mahal Rp50.000. Seyogyanya, kalau memang pemerintah bahkan negara bertanggung jawab pengobatan ini, kenapa obat seperti itu?” tuntutnya.
Dia mempertanyakan kelayakan obat penahan rasa sakit yang diberikan kepada korban untuk jangka panjang.
”Apakah antinyeri bisa menyembuhkan untuk selamanya? Tidak Pak,” sambungnya.
Pengelola MBG Minim Empati
Sikap apatis dan minimnya empati dari pengelola layanan MBG semakin menambah kekecewaan keluarga korban. Mereka tidak pernah menanyakan kondisi anak-anak korban keracunan.
Peristiwa dugaan keracunan massal ini pertama kali mencuat usai para siswa dari SMAN 1 Berastagi, SMA Bersama, dan SMKN 1 Berastagi menyantap sajian MBG pada Kamis, 13 Agustus 2026. Tak lama setelah mengonsumsi makanan tersebut, ratusan siswa mendadak mengeluhkan gejala mual, muntah, pusing, hingga pembengkakan pada bibir.
Berdasarkan data yang terhimpun hingga Jumat, 14 Agustus 2026, tercatat sebanyak 353 siswa menunjukkan gejala keracunan. Para korban mendapat perawatan medis di beberapa fasilitas kesehatan, meliputi Rumah Sakit Efarina Berastagi, RSU Amanda Berastagi, Rumah Sakit Umum Kabanjahe, serta Puskesmas Berastagi.
