catrawarta.com - Dugaan praktik politik uang yang mewarnai gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) resmi dibawa ke ranah hukum. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (7/10/2026) untuk menyerahkan laporan resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut.
Laporan dari jajaran pengurus daerah ini memfokuskan sorotan pada indikasi adanya aliran dana siluman yang disinyalir kuat untuk mengondisikan arah dukungan dalam proses pemilihan Rais Aam.
Saat mendatangi markas lembaga antirasuah, perwakilan PCNU Sekadau turut menyertakan berkas berisi kronologi kejadian serta sejumlah bahan bukti pendukung yang menguatkan tuduhan praktik culas tersebut.
Pihak KPK mengonfirmasi telah menerima berkas pengaduan dari pengurus NU daerah tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kedatangan perwakilan pelapor sekaligus meluruskan kabar simpang siur yang sempat beredar mengenai keberadaan uang tunai dalam proses pendaftaran aduan.
“Benar, ada laporan tersebut. Namun kami pastikan bahwa tidak ada penyerahan uang dari pihak pelapor kepada KPK,” kata Budi Prasetyo saat memberikan keterangan resmi kepada wartawan.
Pelapor Lampirkan Berkas Fisik
Budi menegaskan bahwa pelapor hanya melampirkan berkas fisik dan bukti dokumen, bukan menyerahkan barang bukti berupa uang tunai kepada pihak penerima aduan masyarakat. Terkait detail poin-poin yang dipersoalkan, lembaga antirasuah tersebut masih enggan membeberkannya secara mendalam ke area publik demi menjaga prosedur operasional standar penanganan kasus.
Budi menjelaskan bahwa kerahasiaan identitas pelapor serta substansi materi yang diserahkan merupakan bagian dari informasi yang dikecualikan dan wajib dilindungi sesuai mekanisme internal KPK. Kendati demikian, ia menjamin bahwa setiap laporan dari masyarakat akan diperlakukan secara profesional dan ditindaklanjuti secara terukur.
Seluruh berkas yang telah diterima kini langsung masuk ke dalam tahapan telaah mendalam dan analisis awal oleh tim verifikasi. Proses ini ditujukan untuk melihat sejauh mana keabsahan dokumen serta indikasi pelanggaran hukum yang dilaporkan.
Mulai Kumpulkan Keterangan
Tindak lanjut atas aduan ini sepenuhnya bergantung pada kedalaman materi laporan serta hasil pengumpulan bahan dan keterangan di lapangan. Apabila dari hasil analisis awal ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi yang masuk dalam domain kewenangan KPK, maka perkara tersebut dipastikan bakal ditingkatkan ke tahap penyelidikan sesuai aturan perundang-undangan.
Masuknya laporan dari PCNU Sekadau ini belum dapat disimpulkan sebagai bukti sah bahwa politik uang benar-benar terjadi dalam suksesi kepemimpinan tertinggi di NU.
KPK masih harus melakukan verifikasi ketat terhadap jajaran informasi, bukti dokumen, serta bahan mentah yang diserahkan pelapor guna menentukan ada atau tidaknya unsur pidana sebelum mengambil langkah hukum berikutnya.
