catrawarta.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta doa para ulama agar pemerintah mampu menghadapi berbagai tantangan bangsa dan menegakkan keadilan mendapat respons dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hilmy Muhammad. Ulama yang akrab disapa Gus Hilmy itu menilai pesan moral tersebut seharusnya juga tercermin dalam sikap politik luar negeri Indonesia, terutama terkait keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional yang kontroversial.
Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/3/2026), senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu menegaskan bahwa komitmen menegakkan keadilan tidak cukup hanya menjadi retorika domestik. Prinsip tersebut juga harus tercermin dalam posisi diplomasi Indonesia di panggung global.
Menurutnya, konsistensi antara nilai yang disampaikan di dalam negeri dengan langkah diplomasi di tingkat internasional menjadi hal yang sangat penting bagi kredibilitas Indonesia.
“Jika kita berbicara tentang menegakkan keadilan dan kebenaran, maka sikap Indonesia dalam forum internasional juga harus mencerminkan nilai tersebut. Kita tidak boleh terlihat berada dalam forum yang diisi oleh negara-negara yang justru melakukan intervensi militer atau penyerangan terhadap negara lain,” ujar Gus Hilmy.
Sorotan Terhadap Board of Peace
Pernyataan tersebut muncul di tengah perdebatan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional bernama Board of Peace (BoP), sebuah forum yang disebut-sebut digagas oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump.
Gus Hilmy menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap posisi Indonesia dalam forum tersebut. Menurutnya, setiap keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional harus dilihat secara jernih dalam kerangka kepentingan nasional.
Ia menekankan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia sejak awal kemerdekaan tidak sekadar menjaga jarak dari kekuatan besar, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah diplomasi memberikan manfaat nyata bagi bangsa sekaligus berkontribusi terhadap perdamaian dunia.
“Bebas aktif tidak berarti kita tidak boleh berada dalam satu forum internasional. Prinsip ini memberi ruang bagi Indonesia untuk terlibat dalam upaya perdamaian dunia tanpa tunduk pada kepentingan negara besar mana pun,” katanya.
Preseden dalam Diplomasi Indonesia
Gus Hilmy menilai keterlibatan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional sebenarnya bukan hal baru. Indonesia, kata dia, sejak lama aktif dalam berbagai forum global yang memiliki kepentingan tertentu.
Indonesia tercatat menjadi anggota Organization of Islamic Cooperation (OKI), pernah bergabung dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), dan belakangan juga ikut dalam BRICS.
Bagi Gus Hilmy, keikutsertaan tersebut tidak pernah menjadi persoalan selama memberikan manfaat strategis bagi Indonesia. Namun situasinya akan berbeda apabila sebuah forum internasional tidak memberikan keuntungan yang jelas bagi kepentingan nasional.
“Jika sebuah kerja sama internasional tidak memperkuat posisi Indonesia dan justru menimbulkan beban diplomatik atau persepsi negatif di tingkat global, maka wajar jika keikutsertaan kita dipertanyakan,” tegas anggota Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.
Dimensi Etis dan Geopolitik
Selain pertimbangan strategis, Gus Hilmy juga menyoroti dimensi etis dalam keterlibatan Indonesia di forum tersebut. Ia mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari perjuangan panjang melawan kolonialisme dan penindasan.
Karena itu, menurutnya, kehadiran Indonesia dalam forum yang diklaim mengurus perdamaian dunia perlu dikaji ulang apabila di dalamnya terdapat negara-negara yang selama ini dikenal melakukan intervensi militer atau pendudukan wilayah negara lain.
Ia menyinggung eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya operasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu ketegangan geopolitik.
“Jika kita berada dalam forum tersebut tanpa sikap kritis, Indonesia bisa dipersepsikan ikut memberi legitimasi terhadap praktik kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara,” ujarnya.
Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara yang selama ini dikenal menjunjung prinsip nonblok dapat dipertanyakan apabila langkah diplomasi justru terlihat condong pada kekuatan tertentu.
Dampak Politik Dalam Negeri
Lebih jauh, Gus Hilmy menilai isu ini tidak hanya berkaitan dengan diplomasi internasional, tetapi juga dapat berdampak pada dinamika politik domestik.
Persepsi bahwa Indonesia berada di bawah bayang-bayang kekuatan besar, menurutnya, bisa memengaruhi penilaian publik terhadap arah kepemimpinan nasional.
Ia bahkan mengingatkan bahwa dampak politik tersebut dapat berpengaruh dalam kontestasi politik jangka panjang, termasuk menjelang Pemilihan Umum Indonesia 2029.
“Persepsi bahwa Indonesia berada di bawah bayang-bayang Amerika Serikat dapat merugikan secara politik. Hal ini bisa memengaruhi penilaian publik terhadap kepemimpinan nasional,” kata dia.
Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak itu menegaskan bahwa evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional seperti BoP penting dilakukan sejak dini.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar setiap kebijakan diplomasi benar-benar memperkuat posisi Indonesia di panggung global sekaligus tetap sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang.
