catrawarta.com - Demonstrasi di sejumlah daerah berakhir ricuh. Ada kelompok massa yang secara bebas melakukan pengadangan bahkan penganiayaan pada massa aksi. Bukan hanya peserta aksi, kelompok anarkis tersebut juga menganiaya masyarakat hingga meninggal dunia.
Tindakan itu menurut Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi merupakan tindakan yang nyata-nyata melanggar hak konstitusional warga negara.
Dia menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang dijamin konstitusi. Karena itu, tidak boleh ada kelompok mana pun termasuk organisasi kemasyarakatan yang merasa memiliki mandat untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menyampaikan pendapat.
”Ruang publik adalah ruang demokrasi, bukan ruang yang dapat dikendalikan oleh kekuatan massa atau kelompok tertentu,” tandas Hendardi dalam siaran persenya, Kamis (3/9/2026).
Relatif Lebih Baik
Menurut Hendardi, kinerja kepolisian relatif lebih baik dalam mengawal dan menjaga proses penyampaian pendapat masyarakat dalam berbagai aksi demonstrasi belakangan ini dibandingkan dengan penanganan demonstrasi pada akhir Agustus tahun lalu yang menimbulkan korban.
Dia menekankan, pendekatan profesional, proporsional, dan menghormati hak konstitusional warga harus dipertahankan. Namun, apresiasi tersebut harus diikuti dengan ketegasan terhadap setiap bentuk kekerasan, intimidasi, dan penghalangan terhadap demonstran, siapa pun pelakunya.
”Polisi tidak boleh membiarkan aktor non-negara menggunakan kekuatan massa untuk mengendalikan ruang publik atau menjalankan semacam ”mekanisme jalanan” untuk menghadapi warga yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya,” paparnya.
Polisi Harus Usut Tuntas
Hendardi mendesak kepolisian harus mengusut secara serius bagaimana dan mengapa elemen ormas atau kelompok tertentu dapat terlibat dalam pengamanan atau penanganan aksi demonstrasi.
Jika keterlibatan tersebut memang terorganisasi, publik berhak mengetahui siapa yang menggerakkan, siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, dan untuk kepentingan apa. Pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan.
Polisi, jelasnya, harus mengungkap kemungkinan adanya pihak yang mengorganisasi, memprovokasi, atau bahkan menjadi aktor intelektual di balik mobilisasi tersebut. Dalam setiap aksi massa besar memang selalu ada kemungkinan penyusupan atau pihak yang datang kemudian untuk menunggangi situasi.
Karena itu, kerusuhan tidak boleh digeneralisasi sebagai representasi seluruh massa demonstran yang menyampaikan aspirasi secara damai.
