catrawarta.com - Fungsi kehumasan pemerintah telah bertransformasi menjadi elemen strategis yang vital di era pemerintahan modern. Humas bukan lagi sekedar penyusun rilis berita atau pengelola media sosial melainkan jembatan komunikasi utama antara pemerintah dan warga.
Fungsi ini meliputi penyebaran informasi, penyampaian pesan kebijakan, hingga pengelolaan opini publik secara akurat dan profesional. Secara lebih teknis, humas berperan sebagai komunikator, fasilitator, dan diseminator. Peran ini sangat menentukan dalam memupuk kepercayaan publik serta menjamin setiap kebijakan dan program pemerintah dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Era keterbukaan informasi juga menuntut pemerintah untuk transparan, responsif dan akuntabel.
Dalam upaya untuk memperkuat peran kehumasan pemerintah dan mendukung keterbukaan informasi publik serta sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, Sekjen DPR RI bekerja sama dengan Bakohumas menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas bertema “Sinergi Komunikasi Kementerian/Lembaga dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui Diseminasi KUHAP” di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta Rabu (13/5).
Kegiatan ini menjadi momentum penguatan Sinergi komunikasi publik antar Kementerian lembaga dalam mendukung diskriminasi kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP kepada masyarakat.
Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Suprihartini, mengharapkan dengan forum itu terbangun sinergi komunikasi antar kementerian/lembaga dalam menyampaikan informasi kepada publik secara transparan akurat dan mudah diakses.
Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital, Wijaya Kusumawardhana, menekankan agar tidak membiarkan informasi hanya menjadi arsip. Informasi harus disebarluaskan secara masif agar masyarakat memahami substansi hukum yang berlaku dan mampu membekali diri dengan pemahaman hukum yang baik.
Forum tematik bako humas ini dihadiri sebanyak 104 peserta dari berbagai kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah yang tergabung dalam Bakohumas. Forum juga menghadirkan narasumber dari unsur legislatif pemerintah komisi informasi pusat serta praktisi kehumasan.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan penguatan Sinergi komunikasi antar instansi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan terkait KUHP hingga informasi yang diterima masyarakat tetap utuh selaras dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
