catrawarta.com - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberi peluang pada TNI untuk membuat markas di kawasan hutan. Ia menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) TNI AD.
Banyak pihak mengkritik langkah Kementerian Kehutanan karena pemberian lahan tersebut berpotensi merusak kawasan hutan sekaligus membuka konflik agraria dengan rakyat. Bahkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengecam keras keputusan itu.
Selama ini, konflik lahan antara rakyat dan TNI beberapa kali terjadi. Pemberian hutan seperti keputusan Kementerian Kehutanan bakal membuka luka lama konflik agraria. Beberapa waktu lalu juga terjadi konflik lahan untuk Koperasi Desa Merah Putih yang memakan korban jiwa.
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika menyatakan reforma agraria tidak menjadi prioritas politik pemerintahan Prabowo. Ia menyesalkan di tengah berhentinya penyelesaian konflik agraria akibat klaim kawasan hutan, pemerintah justru bergerak cepat menyediakan kawasan hutan untuk pembangunan batalyon TNI.
Belum Ada Penyelesaian
Berdasarka catatan KPA, sejak Raja Juli Antoni menjabat sebagai Menteri Kehutanan, belum ada satu hektar pun tanah garapan petani, wilayah masyarakat adat, kampung, maupun desa yang dipulihkan dari klaim kawasan hutan negara melalui penyelesaian konflik agraria.
Ironisnya, ketika negara membutuhkan kawasan hutan untuk pembangunan batalyon TNI, proses dapat berlangsung sangat cepat.
Namun ketika yang membutuhkan adalah petani yang telah puluhan tahun menggarap tanahnya dan menjadi korban klaim sepihak kawasan hutan negara, pemerintah justru selalu beralasan prosedur yang rumit, ego sektoral antar lembaga/kementerian, hingga kekhawatiran berkurangnya tutupan hutan.
”Ini menunjukkan keberpihakan yang sangat problematik,” tegas Dewi dalam siaran persnya menanggapi penyediaan lahan hutan untuk markas TNI.
Memperluas Konflik Agraria
Menurut KPA, jelas Dewi, kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan batalyon TNI berpotensi memperluas dan memperparah konflik agraria di sektor kehutanan.
Selama ini, jutaan hektar tanah garapan petani, wilayah masyarakat adat, kampung, dan desa masih berada dalam klaim sepihak kawasan hutan negara. Klaim tersebut telah melahirkan tumpang tindih penguasaan tanah antara masyarakat dengan negara maupun korporasi kehutanan, yang menjadi salah satu sumber utama konflik agraria di Indonesia.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan terdapat 25.863 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.500–9.000 desa berada di dalam kawasan hutan. Temuan ini sejalan dengan kajian BRIN yang menunjukkan sekitar 8.000–9.000 desa secara administratif berada di dalam kawasan hutan.
Kondisi tersebut menyebabkan jutaan warga hidup tanpa kepastian hukum atas tanah, wilayah dan ruang hidupnya serta rentan mengalami konflik agraria, kriminalisasi, dan penggusuran.
Puluhan Orang Meninggal
Data dari KPA juga mencatat, selama periode 2015–2025, telah terjadi 269 konflik agraria di sektor kehutanan dengan luas lahan mencapai 2.614.647 hektar. Konflik tersebut mengakibatkan 3.245 orang mengalami kriminalisasi, 1.366 orang mengalami kekerasan, 107 orang tertembak, dan 80 orang meninggal dunia. Mereka dituduh melakukan aktivitas atau menduduki kawasan hutan secara ilegal.
”Banyak desa telah dihuni jauh sebelum penunjukan kawasan hutan dilakukan, bahkan sebagian telah ada sebelum Republik Indonesia berdiri,” tandas Dewi.
Tetapi, hingga kini masyarakat tetap hidup dalam ketidakpastian hukum, kehilangan hak dan akses terhadap tanah, serta mengalami keterbatasan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa.
Ia melihat penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan batalyon tanpa lebih dahulu menyelesaikan konflik agraria akan membuka potensi konflik baru. Negara tidak boleh menambah persoalan di atas konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun.
