catrawarta.com - Gelombang bencana ekologis dan musibah alam yang berulang kali menerjang Indonesia dinilai belum menjadi agenda strategis nasional bagi partai politik (parpol).
Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga menyayangkan sikap para elite politik yang terkesan menyederhanakan deretan bencana alam sekadar sebagai persoalan teknis belaka, lantaran fokus publik terserap pada dinamika kekuasaan menuju Pemilu 2029.
Kritik tajam tersebut mengemuka dalam forum publik bertajuk Kepedulian Elit Partai Politik terhadap Bencana Alam yang diselenggarakan di University Center UGM, Yogyakarta, pada Selasa (15/9/2026).
Peneliti Dinamika Politik sekaligus Wakil Rektor III UGM, Arie Sujito, menegaskan bahwa rentetan musibah seperti kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga gempa bumi seolah dikesampingkan dari panggung politik nasional.
Bukan Isu Strategis
”Kami melihat isu bencana tidak pernah menjadi isu strategis, karena dianggap sebagai peristiwa teknis, seolah-olah ini bukan tanggung jawab dari mereka, para parpol,” kata Arie.
Dia menilai penderitaan kelompok masyarakat rentan dan miskin di daerah terdampak bencana kerap terabaikan akibat minimnya kepedulian dari parpol.
”Saat masyarakat rentan terancam bahaya ekologis, perhatian panggung politik nasional teralienasi dalam tebak-tebakan elite, manuver pencitraan, dan orientasi elektoral sempit menjelang Pemilu 2029,” kata dia.
Kondisi tersebut disinyalir terjadi lantaran adanya kemerosotan peran parpol yang mengalami pemandulan fungsi secara sistematis. Parpol dinilai terjebak dalam pragmatisme lembaga peserta pemilu lima tahunan semata, sehingga kehilangan kepekaan sosial dan daya kritis terhadap persoalan mendasar rakyat.
”Faktanya memang partai itu secara kelembagaan ada, tapi fungsi partai tidak jalan. Yang jalan adalah dia sebagai organisasi peserta pemilu,” kata Arie.
Partai Tercerabut dari Akar
Dia menuturkan lebih jauh, ”Jadi kalau pertanyaannya kenapa mereka tidak menganggap penting isu bencana, karena partai sendiri sudah tercerabut dari akar sosialnya.”
Sikap minim oposisi di parlemen turut dituding memperparah disfungsi kelembagaan, di mana diskursus publik sengaja digiring pada komodifikasi drama elite ketimbang membedah persoalan riil masyarakat.
”Publik sering kali dipaksa untuk membaca tebak-tebakan elit yang tidak ada hubungan dengan realitas. Energi kita di ruang publik tidak diisi oleh isu-isu strategis, hanya dramaturgi. Kalau krisis demokrasi ini dinormalisasi dan masyarakat sipil tidak mengambil alih ruang publik untuk menyuarakan misi kemanusiaan, kita sedang membiarkan demokrasi runtuh,” ujar Arie.
Penanganan Bencana Cenderung Reaktif
Perspektif senada disampaikan Kepala Pusat Studi Bencana Alam UIN Sunan Kalijaga, Didik Krisdiyanto, yang menyoroti pola penanganan bencana di Indonesia yang cenderung reaktif serta mengabaikan mitigasi jangka panjang.
Menurutnya, kendala terbesar bukan terletak pada data atau teknologi, melainkan pada komitmen politik untuk menggelontorkan anggaran pencegahan.
”Pola bencana di Indonesia semakin kompleks dan berulang. Datanya ada, tetapi kebijakan mitigasinya tidak jalan,” kata Didik. Dia menambahkan bahwa upaya peningkatan kapasitas dan pemetaan kerentanan warga jarang dijadikan prioritas, padahal langkah tersebut menjadi kunci utama penekanan dampak kerugian.
Kebakaran Hutan Mendominasi
Apatisme politik ini bertolak belakang dengan eskalasi musibah alam di lapangan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 7 September 2026, telah terjadi sedikitnya 1.730 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun ini.
Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendominasi dengan 627 kejadian yang melanda enam provinsi utama, disusul 543 kejadian banjir, 324 cuaca ekstrem, 105 tanah longsor, 101 kekeringan, serta 14 gelombang pasang atau abrasi.
Selain itu, tercatat pula 13 kejadian gempa bumi—termasuk gempa M 7,7 di Flores, NTT—serta tiga erupsi gunung berapi seperti erupsi Gunung Anak Krakatau yang merenggut nyawa sejumlah jurnalis saat bertugas.
