catrawarta.com - Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) seperti tak pernah berhenti. Baru beberapa hari yang lalu lembaga antirasuah ini menangkap tangan Bupati Pekalongan Jawa Tengah, Selasa (10/3/2026) hari ini sudah membawa lagi ‘buruannya’ ke Gedung Merah Putih di Jakarta. Dia adalah Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari.
Ia terjaring OTT KPK dalam operasi senyap. “Confirm, tim melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Bengkulu,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo.
Selain Bupati Rejang Lebong, KPK membawa serta tujuh orang lainnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. OTT terhadap Bupati Rejang Lebong diduga berkaitan dengan praktik pemberian fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat.
Melansir Antara, tim KPK membawa Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari yang mengenakan baju putih, celana Levis dengan pengawalan ketat dari personel Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bengkulu dan Polres Kepahiang.
Fikri merupakan pria kelahiran Sumsel, 4 Februari 1981. Ia pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen AMKOP Palembang dan meraih gelar Sarjana Ekonomi.
Fikri kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Hazairin, Bengkulu. Dia pun mendapat gelar Magister Administrasi Publik. Fikri dikenal sebagai seorang pengusaha di bidang properti. Selain itu, dia juga diketahui aktif di dunia politik, yakni menjadi Ketua DPD PAN Kabupaten Rejang Lebong. Ia sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Rejang Lebong pada Pilkada 2019 lalu, namun gagal.
Ia akhirnya kembali mencalonkan diri bersama Hendri sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong di Pilkada 2024. Ia akhirnya terpilih dengan meraih 63.691 suara atau 44,07% dari total suara sah.
Laporan LHKPN
Berdasarkan situs LHKPN KPK, Fikri mempunyai kekayaan Rp 19,5 miliar. Kekayaan itu dilaporkannya saat mencalonkan diri sebagai Bupati Rejang Lebong pada 19 Agustus 2024.
Rincian kekayaan Fikri:
Sebanyak 14 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kepahiang, Rejang Lebong, hingga Bengkulu, senilai Rp 14.600.000.000, dua kendaraan berupa Mitsubishi Pajero Sport dan Mitsubishi Eclipse Cross senilai Rp 900.000.000, harta bergerak lainnya: Rp 45.000.000, kas dan setara kas: Rp 7.234.102.034;
harta lainnya: Rp 9.700.560.665. Sedangkan, untuk utang: Rp 12.948.979.208. Total kekayaan dalam yang tertulis di LHKPN Rp 19.530.683.491.
Kejadian OTT KPK di bulan Ramadhan ini memang memprihatinkan. Apalagi, terjaring di sepuluh hari terakhir bulan puasa yang mestinya saat tepat untuk mengencangkan ikat pinggang dalam beribadah yang dibarengi dengan memperbanyak iktikaf.
Dugaan awal penangkapan ini adalah berkaitan dengan fee proyek. Kalau sudah menyangkut ini biasanya terkait dengan biaya saat ia maju dalam pilkada. Dengan kata lain, adalah soal bagaimana bisa mengembalikan modal, menempuh berbagai cara. Misalnya, mengemas melalui pengadaan barang dan jasa atau juga yang sering umum terjadi adalah jual beli jabatanyang kemudian dijadikan ajang transaksional melalui jasa perantara.
Sudah banyak dibahas, bahwa temuan KPK tentang banyaknya OTT terhadap kepala daerah, karena tingginya biaya politik ketika ia maju pilkada, sehingga memicu pengembalian modal. Itulah yang kemudian memancing mereka untuk melakukan korupsi.
