catrawarta.com - Pernyataan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengenai Masjid Istiqlal, wakaf tunai, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama (Kemenag) Thobib Al Asyhar menjelaskan, pernyataan tersebut berkaitan dengan keterlibatan Nazhir Masjid Istiqlal dalam memfasilitasi gerakan wakaf saham syariah melalui program Yuk Wakaf Saham.
Thobib menegaskan, Masjid Istiqlal merupakan Masjid Negara sekaligus lembaga nirlaba sehingga tidak memiliki kapasitas maupun tujuan untuk melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO).
Tak Gunakan Dana Masjid
”Gerakan Yuk Wakaf Saham juga sama sekali tidak menggunakan dana kas masjid, dana hibah, maupun dana operasional jemaah untuk ditransaksikan di pasar saham. Mekanismenya adalah mengajak para investor atau dermawan yang memiliki saham produktif di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mewakafkan sebagian lot saham syariahnya kepada Nazhir Istiqlal,” jelas Thobib di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurut dia, hasil dividen atau nilai manfaat dari saham yang diwakafkan selanjutnya disalurkan sepenuhnya untuk berbagai program sosial dan kemaslahatan umat.
Wakaf Saham Memiliki Landasan Syariah
Thobib memastikan pengembangan wakaf produktif melalui instrumen pasar modal memiliki landasan hukum syariah dan regulasi di Indonesia.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan wakaf saham. Sementara itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mencanangkan kerangka kerja wakaf saham sejak 2019 sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan aset wakaf produktif nasional.
”Seluruh instrumen yang terlibat dalam gerakan ini wajib masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang dinilai terbebas dari unsur riba, spekulasi (maysir), maupun ketidakpastian (gharar),” tegas Thobib.
Dari sisi pengelolaan, dia memastikan program Yuk Wakaf Saham menerapkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
Pengelolaan instrumen wakaf tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan manajer investasi terdaftar, yakni PT Majoris Asset Management, Mandiri Sekuritas, serta bank kustodian resmi.
Seluruh pencatatan dan pelaporan aset wakaf terintegrasi melalui Pusat Pengelolaan dan Pencatatan Wakaf BWI serta berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kemenag Anggap Kritik Publik sebagai Masukan
Terkait berbagai saran dan masukan yang berkembang di masyarakat, Thobib menilainya sebagai masukan konstruktif dari ulama, pengamat, maupun tokoh publik.
Menurut dia, perhatian tersebut menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap tata kelola dana dan aset keagamaan.
”Diskusi terbuka yang berkembang di tengah masyarakat adalah hal yang sangat positif. Ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperdalam literasi mengenai bagaimana instrumen keuangan modern dapat dimanfaatkan secara aman, transparan, dan sesuai syariat untuk kemaslahatan umat,” ujarnya.
Literasi Ekonomi Syariah
Thobib menambahkan, gagasan utama yang didorong Menag Nasaruddin Umar adalah memperluas literasi ekonomi syariah yang inklusif.
Melalui program wakaf produktif, masyarakat luas dapat berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi syariah, termasuk melalui nominal yang relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000.
“Semangat dasarnya adalah agar umat teredukasi dan bisa ikut terlibat dalam perkembangan instrumen ekonomi modern dengan tetap memegang prinsip-prinsip keuangan syariah,” katanya.
Ke depan, Kemenag bersama Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) dan para pemangku kepentingan akan terus memperkuat edukasi publik. Langkah tersebut diharapkan memastikan setiap inovasi dalam pemberdayaan ekonomi umat tetap berjalan sesuai prinsip syariat, transparansi, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
