catrawarta.com - Kementerian Kehutanan menyusun Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (RPKHDPK) periode 2026–2035 sebagai acuan tata kelola hutan di Pulau Jawa dan Madura selama 10 tahun ke depan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dan RPKHDPK 2026–2035 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (11/9/2026).
Rapat tersebut mempertemukan jajaran Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kehutanan, Perum Perhutani, PT Palawi Risorsis, serta Dinas Kehutanan/Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Mewakili Gubernur DIY, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X membuka rapat dan menyambut penyelenggaraan forum tersebut sebagai upaya menyatukan langkah berbagai pihak dalam pengelolaan KHDPK.
Dia mengaitkan pengelolaan hutan berkelanjutan dengan filosofi Jawa Memayu Hayuning Bawono atau Hamemayu Hayuning Bawana, yang bermakna menjaga keselamatan, keindahan, dan kelestarian alam semesta.
”Filosofi Jawa untuk menjaga, memperindah, dan melestarikan alam selaras dengan semangat pengelolaan hutan lestari yang diusung Kementerian Kehutanan. Kami berharap rapat ini menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman bersama dalam mengelola KHDPK secara baik dan berkeadilan,” ujar Paku Alam X.
Bukan Sekadar Dokumen Perencanaan
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz mengatakan RPKHDPK disusun untuk memberikan arah pengelolaan hutan di Jawa dan Madura dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai salah satu konstituen utama.
Menurut dia, hutan di Pulau Jawa tidak dapat dipandang sebagai lahan kosong karena menjadi ruang hidup masyarakat. Karena itu, pengelolaannya membutuhkan pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan.
”RPKHDPK bukan merupakan dokumen akhir, melainkan titik awal implementasi—satu peta jalan dan satu arah pengelolaan untuk 10 tahun ke depan,” kata Mahfudz.
Dia menegaskan KHDPK harus menjadi instrumen pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan tersebut juga diharapkan dapat mencegah tumpang tindih dalam kawasan hutan serta menjaga keseimbangan manfaat ekonomi dan ekologis.
Mahfudz menyebut lima agenda yang harus berjalan beriringan, yakni kepastian penataan kawasan, akses, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi ekosistem, pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, serta penguatan tata kelola data dan koordinasi pengawasan.
Penyelesaian Penguasaan Tanah
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Tri Ajikusumah mengatakan penetapan KHDPK diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa, memperluas lapangan usaha masyarakat, mempercepat pembangunan dan pelayanan publik, serta mengendalikan kualitas lingkungan hidup.
Penyelesaian penguasaan tanah diarahkan pada areal seluas 16.609,78 hektare melalui perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, atau perhutanan sosial.
Ade menegaskan penggunaan kawasan hutan harus mempertimbangkan fungsi dan tingkat perlindungan setiap kawasan.
”Ada titik keseimbangan yang jelas antara pembangunan dan kelestarian: penggunaan kawasan hutan produksi dapat diizinkan secara bersyarat, hutan lindung diizinkan dengan pembatasan yang sangat ketat, sementara hutan konservasi tertutup secara mutlak bagi mekanisme ini,” ujarnya.
Menurut dia, penggunaan kawasan hutan hanya dapat dibuka untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan yang strategis dan tidak dapat dielakkan, tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
Jasa Lingkungan dan Perhutanan Sosial
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti mengatakan sekitar 22 persen dari total luas KHDPK diarahkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan.
Pemanfaatan tersebut mencakup jasa air dan wisata alam, perlindungan serta pemulihan lingkungan, hingga penyerapan dan penyimpanan karbon.
Laksmi mengatakan mekanisme pemanfaatan saat ini dilakukan melalui skema perizinan. Namun, Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 sedang direvisi untuk memungkinkan penyelenggaraan melalui persetujuan Menteri kepada gubernur.
Menurut dia, pemanfaatan jasa lingkungan di areal KHDPK perlu dikelola berbasis hamparan ekosistem dan terintegrasi dengan upaya mitigasi bencana serta risiko lingkungan.
Pengentasan Kemiskinan Warga Sekitar
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani mengatakan program perhutanan sosial di areal KHDPK diarahkan terutama untuk pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan.
Skema Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang telah berjalan akan bertransformasi menjadi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, atau Hutan Tanaman Rakyat sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2023.
“Sudah masuk sekitar 1.800 usulan perhutanan sosial pada KHDPK, dan capaiannya sudah hampir mendekati alokasi luasan yang diarahkan. Ini menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap akses kelola yang lebih adil di kawasan hutan Jawa,” kata Catur.
Rehabilitasi 176.932 Hektare
Aspek rehabilitasi hutan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan KHDPK. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Dyah Murtiningsih mengatakan areal rehabilitasi hutan pada KHDPK mencapai sekitar 176.932 hektare atau 16,36 persen dari total luas KHDPK.
Dari luasan tersebut, sekitar 160.074 hektare teridentifikasi sebagai lahan kritis yang membutuhkan intervensi.
Dyah menegaskan rehabilitasi harus ditempatkan dalam kerangka pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), bukan semata berdasarkan batas administratif.
”Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan berorientasi pada pemulihan fungsi DAS dan memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan air di Pulau Jawa. Kelompok masyarakat, khususnya yang telah tergabung dalam perhutanan sosial, harus menjadi aktor utama rehabilitasi,” ujarnya.
Direktur Utama Perum Perhutani Tio Handoko menegaskan komitmen Perhutani untuk menjadi bagian dari solusi dalam pengelolaan hutan Jawa dengan mengedepankan kebersamaan dan kolaborasi.
”Transformasi Perhutani adalah tidak lagi menjadikan aspek eksploitasi hutan sebagai indikatornya, melainkan menempatkan keberlanjutan dan kapasitas proteksi hutan sebagai misi utamanya,” kata Tio.
