catrawarta.com - Kenaikan gaji kepala daerah yang diusulkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) belum lama ini menuai sorotan dan perdebatan panjang di kalangan banyak pihak. Di tengah situasi ekonomi yang terasa kian pelik, APKASI menilai jika hak keuangan kepala daerah tidak lagi relevan dengan beban kerja yang terus bertambah.
Usulan ini disampaikan APKASI saat mengikuti rapat Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026) lalu.
”Perlu kami sampaikan bahwa regulasi terkait dengan hak keuangan kepala daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, dan dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah yang saat ini semakin berat beban dan kompleksitasnya,” ungkap Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi saat rapat Komisi II DPR.
Beberapa beban kerja yang disorot Bursah ialah soal mobilitas dan peran di luar tanggung jawab kepala daerah untuk membina hubungan baik dengan berbagai pihak pasca disahkannya UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Usul Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah
Maka dari itu, ada dua regulasi yang menurut Bursah harus segera mendapat revisi dari DPR RI.
”Kami mengusulkan untuk pertama, melakukan revisi terhadap PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dua, melakukan revisi terhadap PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” tegasnya.
Dia menambahkan, pemotongan anggaran juga diharapkan tak lagi ada di rentang APBN 2027 mendatang. Sebab, dia berasumsi jika efisiensi yang dialami Pemda seluruh Indonesia kini justru mencekik kebebasan kepala daerah untuk mempercepat pembangunan sekaligus pelayaanan.
”Kami memiliki keterbatasan fiskal untuk merealisasikan itu semua karena adanya pemotongan dan kewajiban efisiensi anggaran. Untuk itu, kami mohon pada 2027 nanti tidak ada lagi pemotongan anggaran agar kami dapat leluasa mengakselerasi, mempercepat pembangunan infrastruktur,” tandas Bursah.
Jadi Sorotan CELIOS
Usulan APKASI langsung menjadi sorotan tajam dari Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira. Bhima menilai, usulan ini mencerminkan hilangnya empati para pemimpin daerah di tengah masa-masa sulit yang dihadapi oleh masyarakat bawah, tenaga honorer, dan pegawai kontrak (PPPK).
Bhima menekankan bahwa usulan kenaikan gaji ini sangat tidak etis di tengah krisis fiskal daerah yang dipicu oleh sentralisasi anggaran untuk program pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).
”Saya sebel dengan kepala daerah yang gajinya minta dinaikkan di tengah kondisi sekarang. Kita harus punya solidaritas buat PPPK dan Guru Honorer yang bulan-bulan ke depan belum tentu kontraknya akan dilanjutkan (atau tidak) dan ini serius,” ungkapnya, demikian dikutip dari akun Instagram Bhima Yudhistira, Rabu (12/8/2026).
Lebih jauh, Bhima menganggap jika ruang fiskal dalam APBD semestinya diprioritaskan sepenuhnya untuk pelayanan publik dasar dan menyejahterakan pegawai di garis depan seperti guru honorer, bukan untuk menambah kemakmuran pejabat struktural tertinggi.
