catrawarta.com - Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil mengepung kawasan simpang empat Jalan Jenderal Sudirman, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, pada Selasa (1/9/2026).
Aksi pendudukan jalan yang didominasi elemen mahasiswa tersebut berlangsung lebih dari lima jam, mulai pukul 16.00 WIB hingga 21.45 WIB, dan mengakibatkan kelumpuhan total arus lalu lintas dari berbagai rute menuju perempatan Gramedia.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk tuntutan serta menyampaikan orasi secara bergantian di tengah perempatan. Kepungan massa membuat akses kendaraan terhenti penuh, sementara aparat kepolisian, personel Jagawarga, dan sekelompok pria berpakaian hitam bersiaga ketat di sekeliling lokasi.
Tuntutan Pengunjuk Rasa
Para pengunjuk rasa mengusung dua tuntutan utama, yaitu penyeruan penurunan rezim kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta penarikan mundur praktik kolonialisme domestik di wilayah periferi Indonesia.
Perwakilan massa aksi dari UGM Yogyakarta, Mesa, menilai tata kelola pemerintahan saat ini mulai menyerupai era kolonialisme Belanda karena alokasi RAPBN dianggap mengabaikan sektor vital.
”Tuntutan kami sederhana. Yang pertama, turunkan rezim hari ini dan kedua tarik mundur kolonialisme Indonesia dari wilayah periferi jajahannya,” tegas Mesa saat menyampaikan aspirasinya di lokasi aksi.
Mesa menyoroti pemangkasan alokasi anggaran pendidikan, beasiswa KIP-K, serta gaji pengajar akibat dominasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Dia menilai kebijakan tersebut tidak hanya menggerus otonomi dana desa, tetapi juga mengabaikan penanganan empat bencana besar yang melanda tanah air sepanjang tahun ini.
”Kita saat ini juga masih dijajah oleh anggaran RAPBN di mana MBG masih mendominasi anggaran pendidikan. Anggaran kebencanaan masih minim padahal Indonesia dalam tahun ini mengalami setidaknya ada empat bencana besar,” kata Mesa.
Eksploitasi Sumber Daya Alam
Kritik terhadap rezim pemerintahan juga disampaikan oleh Risyad, perwakilan aliansi dari UPN Yogyakarta. Ia menyoroti eksploitasi sumber daya alam secara serampangan serta minimnya kehadiran negara dalam penanganan bencana alam di kawasan luar Jawa, seperti gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), karhutla di Kalimantan, hingga bencana di Sumatra.
”Sebenarnya berbicara menghentikan kolonialisme di Indonesia, itu hari ini berbicara bagaimana pemerintah mengatur tata kelola penanganan bencananya, kemudian mengekstrak sumber daya alam di Indonesia secara serampangan,” ujar Risyad.
Selain persoalan anggaran dan kebencanaan, Risyad mengecam tindakan pengamanan berujung konflik horizontal yang melibatkan organisasi kemasyarakatan. Dia turut mengungkit kembali kasus kekerasan yang menimpa Affan Setiawan di Jakarta serta mengkritik lambannya penuntasan hukum atas kepergian almarhum Reza Sendy Pratama di Yogyakarta pada Agustus tahun lalu.
Kritik Ormas yang Seperti Gantikan Polisi
”Kita perlu tahu bahwasanya tugas pengamanan dan keamanan itu seharusnya diambil alih oleh pihak kepolisian, namun mengerahkan ormas yang dekat dengan rezim hari ini, itu sebenarnya tidak sangat patut,” kata Risyad.
Aksi yang awalnya diinisiasi Aliansi Mahasiswa UGM ini kini telah melebur bersama Aliansi Masyarakat Sipil dengan melibatkan elemen organisasi mahasiswa dari pelbagai kampus, kelompok masyarakat sipil, hingga individu merdeka di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dinamika di lapangan sempat memanas sekitar pukul 19.00 WIB ketika insiden adu mulut berujung aksi saling kejar dan pemukulan ke arah Jalan Cik Di Tiro. Situasi baru dapat terkendali setelah aparat kepolisian bersama personel TNI memisahkan massa dan menenangkan keadaan di titik perempatan.
