catrawarta.com - Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Mas Botok, diamankan polisi di kawasan depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Informasi tersebut muncul di tengah persiapan massa AMPB menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026).
Dalam video yang diunggah akun X @RA_leather, Supriyono terlihat berada di dalam sebuah minibus berwarna hitam dengan pelat nomor polisi. Supriyono bersama sejumlah anggota AMPB diketahui telah berada di Jakarta sejak 21 Agustus 2026.
Dimintai Keterangan Rekening
Polda Metro Jaya membenarkan Supriyono dipanggil untuk dimintai keterangan terkait rekening yang menjadi sorotan.
”Iya, pastinya pemilik rekening (dipanggil), hari Rabu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (24/8/2026).
Supriyono dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (26/8/2026). Pada hari yang sama, penyelidik juga memanggil perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dimintai keterangan terkait pendalaman aliran dana di rekening tersebut.
Polisi Telusuri Aliran Dana
Budi menjelaskan, saldo dalam rekening tersebut tidak disita. Rekening beserta dana sekitar Rp 80,9 juta yang tersimpan di dalamnya disebut akan dikembalikan setelah proses penundaan transaksi berakhir.
Menurut Budi, Surat Permohonan Penundaan Transaksi berlaku selama lima hari kerja, terhitung sejak Jumat (21/8/2026) hingga Jumat (28/8/2026). Selama periode tersebut, polisi akan menelusuri sumber aliran dana yang masuk ke rekening Supriyono.
Budi mengatakan penggalangan dana dalam jumlah besar pada umumnya dilakukan melalui rekening nonpribadi. Penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana tertentu, menurut dia, dapat berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 237 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Amnesty Soroti Pemblokiran Rekening
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang tergabung dalam koalisi pendukung AMPB, menilai pemblokiran rekening tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum.
”Tindakan tersebut menghambat kebebasan berpendapat serta mengancam masyarakat terhadap keamanan dana di perbankan,” kata Usman dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8/2026).
Usman menilai waktu dan sasaran penundaan transaksi tersebut menimbulkan dugaan bahwa instrumen perbankan digunakan untuk menekan warga yang sedang menyampaikan pendapat.
”Kami melihat bahaya serius ketika rekening warga diblokir pada saat mereka sedang menyampaikan kritik. Membatasi akses terhadap uang untuk makan, transportasi, dan kebutuhan peserta aksi sama artinya dengan melumpuhkan kebebasan berpendapat melalui tekanan ekonomi,” ujar Usman.
