catrawarta.com - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Pengawasan dilakukan sejak tahap awal pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam program tersebut.
Kasubdit III Direktorat Pencegahan Kortastipidkor Polri, Kombes Fernando, mengatakan salah satu celah yang ditemukan berkaitan dengan penentuan desil calon siswa. Dalam penerimaan siswa Sekolah Rakyat, kelompok sasaran utamanya berasal dari desil 1 dan 2 yang masuk kategori masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Uji Petik Sejumlah Lokasi
Fernando mengatakan tim pencegahan Kortastipidkor melakukan pengecekan langsung ke lapangan melalui uji petik di sejumlah lokasi, termasuk sekolah di Jakarta Selatan dan Bogor.
”Penentuan desil 1 dan desil 2 aja kami waktu itu cek ke lapangan. Langsung cek ke lokasi, uji petik di beberapa tempat. Yang paling gampang kami cek di sekolah di Jakarta Selatan maupun di Bogor. Saat kami masuk sekolah, ada anak yang pegang HP,” kata Fernando kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).
Selain menemukan siswa yang menggunakan telepon seluler, tim juga menemukan siswa yang memesan makanan melalui layanan ojek daring dan telah memiliki layanan mobile banking sendiri.
Orang Mampu Jadi Murid
Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mewawancarai sejumlah siswa untuk mengetahui latar belakang mereka.
Fernando mengatakan, dalam salah satu wawancara, tim menanyakan sekolah menengah pertama (SMP) yang sebelumnya ditempuh seorang siswa. Siswa tersebut mengaku berasal dari SMP swasta.
Menurut Fernando, siswa itu juga menyampaikan bahwa orang tuanya memiliki dua warung kelontong dengan penghasilan sekitar Rp20 juta per bulan. Keluarganya juga tinggal di rumah dengan empat kamar.
”Masuk! Masuk Sekolah Rakyat. Fakta itu, riil itu saya. Nah, pertanyaan saya, penentuan desil 1 desil 2 ini dari mana? Akhirnya saya koordinasi ke BPS. Ini salah satu temuan kami, kami sudah kasih rekomendasi, tolong dipastikan masalah desil,” tutur Fernando.
Perencanaan Terburu-buru
Fernando mengatakan pelaksanaan tahap pertama program Sekolah Rakyat juga dilakukan dalam waktu relatif cepat. Pemerintah, kata dia, harus segera memastikan adanya siswa yang dapat mengikuti program tersebut.
Dalam waktu sekitar tiga bulan, perencanaan pembangunan 165 Sekolah Rakyat dengan anggaran mencapai triliunan rupiah dapat dilakukan. Menurut Fernando, percepatan tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tujuan program tidak menyimpang.
”Nah, tujuan Sekolah Rakyat itu, kan, memuliakan masyarakat miskin, sehingga rangkaian itu, bapak orang tuanya itu miskin, jangan sampai anaknya juga ikut-ikut miskin. Tapi masa depannya lebih baik lagi,” ujarnya.
Potensi Kerawanan Pengadaan
Selain persoalan penentuan penerima manfaat, Kortastipidkor juga menyoroti potensi kerawanan dalam pengadaan barang dan jasa untuk Sekolah Rakyat.
Salah satunya adalah pengadaan seragam dan perlengkapan siswa. Menurut Fernando, jenis barang yang dibutuhkan dalam program tersebut cukup banyak, mulai dari peralatan pengolah data, peralatan dapur hingga perlengkapan siswa dan tenaga pengajar.
”Pengadaannya banyak sekali, kalau enggak yang diadakan ada sekitar 40-an lebih. Dari alat pengolah data, alat dapur, kemudian seragam siswa dan tenaga pengajar. Seragam siswa aja dari kepala, topi, kemeja aja lengan pendek, ada lengan panjang, ada kaus, ada celana dalam, ada pakaian dalam, ada kaos kaki. Yang rekan-rekan temukan yang sepatu,” ujar Fernando.
Dia mencontohkan adanya persoalan pada pengadaan sepatu sekolah yang dinilai perlu diperhatikan dari sisi kesesuaian antara kualitas dan harga.
ICW Soroti Pengadaan Sekolah Rakyat
Temuan mengenai potensi kerawanan dalam program Sekolah Rakyat sebelumnya juga disoroti Indonesia Corruption Watch (ICW).
Lembaga itu menemukan potensi kerawanan dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk dugaan markup harga serta penggunaan penyedia jasa yang berulang. Menurut ICW, program tersebut berisiko menyia-nyiakan anggaran negara apabila tidak direncanakan dan diawasi secara transparan.
ICW juga menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penguatan kualitas sekolah yang sudah ada daripada membangun sekolah khusus bagi masyarakat miskin.
Selain persoalan anggaran, ICW mengkritisi konsep Sekolah Rakyat karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang inklusif dan nondiskriminatif. Pendidikan, menurut ICW, semestinya diposisikan sebagai hak setiap warga negara, bukan bantuan sosial.
Memperkuat Diskriminasi Pendidikan
Pemisahan peserta didik berdasarkan kondisi sosial ekonomi juga dinilai berisiko menciptakan stigma dan memperkuat diskriminasi dalam sistem pendidikan.
Karena itu, ICW berpandangan pemerintah tidak semestinya membentuk sekolah yang dikhususkan bagi siswa berlatar belakang ekonomi miskin dan miskin ekstrem.
Pemerintah dinilai lebih perlu menjalankan mandat konstitusi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengenai wajib belajar melalui penguatan dan pemerataan akses serta peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, baik dari sisi fisik maupun nonfisik.
