catrawarta.com - Mahkamah Agung (MA) dijadwalkan segera memutus usulan pemberhentian atau pemakzulan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, setelah menerima hasil rekomendasi hak menyatakan pendapat dari DPRD Gowa.
Pimpinan DPRD Gowa bersama kuasa hukumnya telah berada di Jakarta pada Kamis (1/10/2026) untuk menantikan putusan resmi Mahkamah Agung terkait usulan pemberhentian kepala daerah tersebut.
Di tengah proses pengajuan pemakzulan itu, Sitti Husniah juga memenuhi panggilan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
Dugaan Tindak Pidana
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut diperiksa terkait sejumlah dugaan tindak pidana, yakni pemerasan, pungutan liar dalam perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penerimaan gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kuasa hukum Sitti Husniah, Adhi Bintang, mengatakan kliennya mendapat 26 pertanyaan dari penyidik selama pemeriksaan.
Namun, Adhi enggan mengungkapkan materi pertanyaan yang diajukan penyidik maupun memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada kliennya.
Bupati Gowa Tidak Ditahan
Setelah menjalani pemeriksaan, Sitti Husniah tidak ditahan oleh penyidik Kortastipidkor Polri.
Kepala Kortastipidkor Polri Kombes Pol Yusuf Afandi menjelaskan, keputusan untuk tidak menahan Sitti Husniah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Menurut Yusuf, penyidikan terhadap kepala daerah yang dilanjutkan dengan penahanan mensyaratkan adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
”Sesuai Pasal 90 UU Pemerintahan Daerah, jika melakukan penyidikan bupati/wali kota yang diteruskan penahanan, disyaratkan adanya persetujuan Mendagri,” kata Yusuf dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).
